Pandemi Belum Usai, Sri Mulyani Sebut APBN 2021 Masih Bisa Berubah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, masih adanya kemungkinan perubahan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Kondisi ini terutama dipengaruhi penanganan pandemi Covid-19 yang masih belum pasti.
"Hari ini kita sudah memasuki bulan kesembilan tahun 2021, pandemi Covid-9 belum selesai. Karena itu, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah melihat juga bahwa APBN ini masih dapat bergerak," kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah Tahun 2021, Selasa (14/9).
Bendahara negara itu juga mengatakan, sejak awal tahun pihaknya telah melakukan refocusing anggaran hingga empat kali. Hal ini, menurut dia, merupakan bukti bahwa APBN bekerja sangat fleksibel, responif namun juga tetap akuntabel.
Dari empat kali refocusing itu, dia memperoleh anggaran Rp 144,9 triliun yang sebagian besar dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang melonjak sejak Juli lalu. Tidak heran jika dia kemudian mengatakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah naik lebih dari dua kali lipat dari semula yang diusulkan pada RAPBN 2021 sebesar Rp 356,5 triliun menjadi Rp 744,44 triliun. Anggaran PEN yang terus diperlebar ini turut mempengaruhi pada kerja pemerintah pusat.
"Banyak kementerian dan lembaga yang masih terus melakukan redesign programnya, meski kita sudah masuk bulan kesembilan," ungkap Sri Mulyani.
Kenaikan pada anggaran PEN mempengaruhi perubahan pada postur APBN 2021. Kendati demikian, Sri Mulyani mengingatkan agar kementerian dan lembaga terus melakukan penyesuaian namun tanpa mengorbankan integritas dan tata kelola yang baik.
"Belajar dari tahun 2020, kami akan mengelola tahun 2021 inshallah lebih baik, meski situasi dan kondisinya tidak selalu lebih mudah," kata Sri Mulyani.
Dia mengatakan, tidak ada satu pun skenario pengendalian pandemi yang sederhana dan mudah. Apalagi, virus Covid-9 terus bergerak memunculkan berbagai varian baru, mulai dari varian Alfa, Delta hingga yang terbaru varian Mu. Oleh karena itu, menurut dia, setiap negara tak hanya Indonesia harus terus melakukan rekalibrasi.
Sri Mulyani mencontohkan, negara maju seperti Australia dan Singapura hingga kini masih kewalahan pandemi Covid-19. Padahal, kedua negara tersebut memiliki jumlah penduduk jauh lebih sedikit dan sumber daya yang lebih besar.
Pemerintah telah menambah anggaran PEN pada tahun ini hingga dua kali lipat dari pagu awal Rp 744,44 triliun. Sebagian besar mengalir untuk belanja kesehatan dan perlindungan sosial (perlinsos) masing-masing Rp 214,96 triliun dan Rp 186,64 triliun.
Selain itu, anggaran lainnya yakni dukungan UMKM dan korporasi Rp 162,40 triliun, program prioritas Rp 117,94 triliun dan angaran untuk insentif dunia usaha sebesar Rp 62,83 triliun.
