Nama Luhut Masuk Laporan Suaka Pajak Pandora Papers, Ini Responsnya

Laporan skandal pajak Pandora Papers mengaitkan Menteri Koordinator dan Investasi Luhut Pandjaitan dengan perusahaan migas, Petrocapital S.A. Perusahaan ini berdiri pada 2006 di Republik Panama.
Image title
Oleh Abdul Azis Said
4 Oktober 2021, 14:50
luhut, luhut binsar pandjaitan, pandora papers, panama papers
Katadata
Menteri Koordinator Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah masuk dalam dokumen Panama Papers yang juga dirilis ICIJ pada 2016.

International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) merilis daftar sejumlah pejabat, raja hingga artis ternama dunia yang terlibat dalam penyembunyian kekayaan di sejumlah negara surga pajak. Nama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun muncul dalam laporan bertajuk 'Pandora Papers' tersebut. 

Laporan tersebut mengaitkan Luhut dengan perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, Petrocapital S.A. Perusahaan ini berdiri tahun 2006 di Republik Panama. Kendati demikian, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan atasannya itu hanya menjabat sebagai direktur utama perusahaan selama tiga tahun yakni pada 2007-2010. Saat itu, Luhut belum menjabat dalam kabinet Presiden Joko Widodo. 

Menurut dia, Luhut awalnya berencana menggunakan Petrocapital S.A untuk pengembangan bisnisnya di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, perusahaan menghadapi berbagai kendala terkait lokasi geografis, budaya dan kepastian investasi.

"Sehingga Bapak Luhut B. Pandjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnis beliau yang ada di Indonesia," kata Jodi dalam keterangan tertulis yang diperoleh Katadata.co.id, Senin (4/10).

Jodi mengatakan, Luhut juga belum berhasil mendapatkan proyek investasi yang layak selama tiga tahun masa jabatannya di perusahaan tersebut. Ia pun membantah bahwa perusahaan tersebut pernah menjalin kerja sama dengan perusahaan pelat merah, Pertamina.

"Tidak pernah ada perubahan nama dari Petrocapital menjadi Pertamina Petrocapital S.A," kata dia. 

Hal ini berbeda dengan laporan ICIJ sebagaimana dimuat dalam Majalah Tempo edisi Sabtu (2/10) yang juga ambil bagian dalam investigasi tersebut.  Laporan tersebut mengungkap bahwa Luhut pertama kali ditunjuk sebagai direktur utama perusahaan pada 19 Maret 2007. Melalui pertemuan tersebut, perusahaan juga resmi berganti nama menjadi Petrostar-Pertamina Internasional SA.

Perusahaan tersebut kabarnya memiliki tugas untuk mengangkut produk minyak bumi, termasuk aktivitas ekspor impor. Kendati demikian, bersamaan dengan mundurnya Luhut dari posisi direktur utama, Petrostar dikabarkan ikut bubar pada Juli 2010.

Laporan ICIJ sedikitnya memuat nama  100 miliarder, 30 pemimpin dunia dan 300 pejabat yang terlibat dalam kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi. Dokumen tersebut berisi 11,9 juta file dari perusahaan yang disewa oleh klien kaya raya untuk membuat perusahaan cangkang dan perwalian di negara surga pajak seperti Panama, Dubai, Monako, Swiss dan Kepulauan Cayman.

Pandora Papers mengungkap bagaimana cara orang-orang tersebut menyembunyikan aset dan kekayaan mereka untuk menghindar dari pembayaran pajak. Cara ini tentu saja membuat negara kehilangan banyak penerimaan pajak.

Selain Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga masuk dalam dokumen Pandora Papers. Politisi partai Golkar itu kabarnya bekerja sama dengan adiknya Gautama Hartarto untuk mendirikan perusahaan cangkang di British Virgin Islands.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Airlangga adalah pemilik dari perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holding Limited. Katadata.co.id mencoba menghubungi Airlangga. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari yang bersangkutan. 

Nama Luhut bukan kali pertama ini masuk dalam laporan yang dirilis ICIJ. Ia pernah juga disebut-sebut dalam dokumen serupa, Panama Papers yang dirilis 2016 silam. Luhut dikabarkan terafiliasi dengan salah satu perusahaan cangkang bernama Mayfair International Ltd yang ada di Republik Seychelles, Afrika Timur. Negara ini diketahui juga terkenal sebagai negara suaka pajak bagi para pengemplang. Kendati demikian ia membantahnya.

"Saya tidak pernah terlibat di dalam itu (Panama Papers). Saya tidak tahu Mayfair International Ltd. itu," ujar Luhut saat memberikan keterangan di Kantor Menkopolhukam, Senin (25/4/2016).

Ia membantah dengan mengatakan bahwa alamat rumahnya berbeda dengan alamat tempat tinggalnya yang tercantum dalam laporan Panama Papers. Dalam dokumen tersebut mengungkap Luhut tinggal di Kawasan Mega Kuningan Nomor 11, sedangkan nomor rumah Luhut berbeda.

Selain itu, dia mengatakan, perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2006, sementara dia mengaku pada tahun itu dirinya justru masih belum memiliki modal untuk membangun perusahaan di luar negeri. Dia menyebut bisa saja perusahaan yang dimaksud dibuat tanpa sepengetahuannya, terlebih untuk membangunnya juga tidak memerlukan tanda tangan dari Luhut.

Kabar keterlibatan Luhut saat itu juga pertama kali diungkap Tempo. Saat itu, namanya ikut terseret dalam empat berkas rahasia. Berkas tersebut terdiri atas akta pendirian perusahaan, penunjukkan Luhut sebagai direktur, dan kepemilikan saham oleh PT Buana Inti Energi dan PT Persada Inti Energi.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait