Sri Mulyani Taksir Pendapatan Negara Tahun Ini Lampaui Target
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pendapatan negara tahun ini akan mencapai Rp 1.916 triliun atau melampaui target dalam APBN sebesar Rp 1.743,6 triliun. Pendapatan ini juga tumbuh 16,3% dibandingkan periode sama tahun lalu.
“Pendapatan negara kami proyeksikan akan mencapai 16,3 persen growth-nya. Nominalnya sekitar Rp1.916 triliun. Kami akan lihat nanti, komponennya akan kita identifikasi,” katanya dalam acara Kompas CEO Forum 2021 di Jakarta, Kamis (18/11).
Jika prediksi tersebut tercapai, ini merupakan kedua kalinya pemerintah mampu melampaui target pendapatan negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun lalu, pemerintah hanya berhasil mencapai penerimaan negara Rp1.647,7 triliun atau 96,9% dari target Rp1.699,9 triliun. Penerimaan ini juga turun 15,9% pada 2019.
Sri Mulyani mencatat, pendapatan negara hingga Oktober 2021 melonjak 18,2% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya menjadi Rp1.510 triliun. Pemerintah akan mengejar proyeksi pertumbuhan pendapatan negara sebesar 16,3 persen tersebut dalam dua bulan terakhir dengan memetakan komponen penunjangnya.
“Tentu satu setengah bulan terakhir ini saya seperti ikut lari maraton. Ini adalah the last mile yang sangat penting,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dipaparkan Sri Mulyani dalam CEO Networking 2021, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak akan mencapai target dalam APBN 2021 Rp 1.229,6 triliun. Sementara pendapatan bea dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan melampaui target.
Penerimaan bea cukai diperkirakan mencapai Rp 263 triliun dari target Rp 215 triliun dan PNBP mencapai Rp 421 triliun dari Rp 298,2 triliun. Hingga Oktober 2021, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 953,6 triliun, sedangkan bea cukai Rp 205,8 triliun dan PNBP Rp 349,2 triliun.
Ia menjelaskan konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu komponen pendorong pendapatan negara masih cukup resilient bahkan di tengah adanya pandemi COVID-19 varian Delta.
Menurutnya, varian Delta memang telah menurunkan konsumsi masyarakat yang awalnya di atas 5 persen menjadi hanya sekitar 1 persen namun underlying activity masyarakat tidak berhenti.
Sementara dari sisi belanja negara, Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk terus mendorong belanja sesuai yang telah dianggarkan.
Realisasi belanja negara hingga Oktober 2021 mencapai Rp2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp2.041,8 triliun. Realisasi ini mencapai 74,9 persen dari target APBN Rp 2.750 triliun. Pemerintah pun memproyeksikan belanja negara mencapai Rp 2.790,4 triliun.
Dengan realisasi ini, menurut dia, Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN tahun ini hanya akan menjadi 5,2 persen sampai 5,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp873,6 triliun. Proyeksi defisit anggaran tersebut lebih rendah dibanding asumsi dalam UU APBN 2021 yang sebesar 5,7 persen PDB atau Rp1.006,4 triliun.
“Nanti masih akan ada barang yang bergerak satu setengah bulan ini. Ini lebih kecil dari yang kita lihat dari UU APBN 2021,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani optimistis pemulihan pada kuartal IV akan berjalan dengan baik dan mampu terakselerasi meski perekonomian sempat tertekan pada kuartal III akibat varian Delta.
“Momentumnya terus terakselerasi sehingga kita cukup optimis untuk kuartal IV akan menjadi baik,” tegasnya.
