Kemenkeu Hibahkan Barang Sitaan Korupsi Rp 633 M kepada K/L dan Daerah

Penyerahan hibah hasil barang sitaan korupsi dilaksanakan pada 2019 hingga 2021.
Image title
10 Desember 2021, 18:10
sitaan aset, kementerian keuangan, korupsi
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Petugas memeriksa barang sitaan mobil mewah dari kasus korupsi PT Jiwasraya (Persero) yang di Parkiran Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020). Pemerintah menyerahkan hasel aset sitaan korupsi kepada K/L dan pemerintah daerah Rp

Kementerian Keuangan telah menyerahkan Rp 633,18 miliar barang milik negara yang berasal dari hasil rampasan kasus korupsi kepada sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) dan daerah. Penyaluran dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir. 

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan Purnama T Sianturi mengatakan, penyerahan kepada K/L dilakukan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Sementara  barang milik negara yang diberikan kepada daerah dilakukan melalui skema hibah.

"Memang nilainya relatif belum banyak yang dilakukan hibah maupun PSP tetapi yang mau kita lihat adalah pengembalian aset rampasan ini kembali ke tengah masyarakat bukan hanya melalui lelang," kata Purnama dalam media briefing secara virtual, Jumat (10/12).

Purnama memerincikan, terdapat aset hasil sitaan yang diserahkan kepada K/L sebesar Rp 20,6 miliar dan daerah sebesar Rp 23,41 miliar pada 2019. Lalu pada 2020, terdapat penyerahan aset Rp 404,6 miliar yang hanya diberikan kepada K/L. 

Advertisement

"Pada tahun lalu memang tidak ada pemerintah daerah yang memohonkan kepada kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai hibah aset tersebut," kata Purnama.

Sementara pada tahun ini, pemerintah menghibahkan aset sitaan kepada daerah Rp 108,85 miliar dan Rp 76,25 miliar kepada K/L yang diberikan melalui PSP.

Purnama mengatakan, penyerahan aset hasil sitaan dalam skema PSP sebagian besar diberikan kepada Kejaksaan senilai  Rp 203,1 miliar.  Kementerian Pertahanan di urutan kedua Rp 75,8 miliar dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 41,9 miliar.

Sementara barang hasil sitaan yang dihibahkan ke daerah ,sebagian besar diterima Pemerintah Kota Yogyakarya Rp 55,3 miliar, disusul Pemerintah Provinsi Bali Rp 46,7 miliar dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp 19,9 miliar.

Selain barang rampasan, pemerintah juga mengumpulkan barang hasil gratifikasi yang sebagian juga disalurkan kepada K/L dan pemerintah daerah. Total barang gratifikasi yang sudah dikelola Kementerian Keuangan dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp 1,3 miliar. Dari total nilai tersebut, menurut Purnama,  terdapat Rp 946 juta yang sudah dilelang, yang diberikan kepada K/L sebesar Rp 396 juta, dan sisanya dihibahkan ke daerah.

Purnama mengatakan, Kementerian Keuangan berperan sebagai pihak pengelola barang hasil rampasan maupun gratifikasi. Apabila sebuah kasus korupsi sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung dan KPK, barang hasil sitaan dan gratifikasi tersebut diserahkan kepada Kementerian Keuangan kemudian ditindaklanjuti dengan langkah yang berbeda-beda.

Purnama mengatakan, barang pada umumnya akan diajukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Jika laku, maka hasilnya akan masuk ke kas negara. Sebaliknya, jika tidak laku aset tersebut akan diusulkan pengelolaannya, ini termasuk PSP kepada K/L atau hibah kepada pemerintah daerah. Selain itu, beberapa barang sitaan atau gratifikasi juga dimusnahkan.

"Kalau barang gratifkasi itu berupa makanan, atau berupa make-up atau misalnya suplemen itukan ada masa berlakunya sehingga begitu masa berlakunya itu lewat maka kita melakukan pemusnahan terhadap barang tersebut," kata Purnama.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait