Pemerintah Bayar Pinjaman, Utang Luar Negeri Turun Jadi Rp 6.058 T
Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun pada Oktober seiring adanya pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempo pada periode tersebut. Total ULN Indonesia berkurang US$ 1,46 miliar atau Rp 21 triliun (kurs Rp 14.347 per dolar AS) pada Oktober dibandingkan bulan sebelumnya.
BI mencatat ULN pada Oktober sebesar US$ 422,3 miliar atau setara Rp 6.058 triliun. Meski turun dibandingkan bulan sebelumnya, posisi ULN ini naik 2,2 dibandingkan perode yang sama tahun lalu.
Penurunan utang luar negeri terjadi terutama pada utang pemerintah sebesar US$ 674 juta dalam sebulan menjadi US$ 204,9 miliar atau setara Rp 2.939 triliun pada Oktober 2021. Namun, utang pemerintah secara tahunan masih tumbuh 2,5%, meski melambat dari pertumbuhan 4,1% pada bulan sebelumnya.
"Penurunan posisi ULN tersebut terjadi seiring dengan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman yang jatuh tempo di bulan Oktober 2021," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Selasa (14/12).
Erwin mengatakan, penarikan ULN pemerintah pada Oktober masih difokuskan untuk membiayai sejumlah kebutuhan prioritas, seperti belanja untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9% dari total ULN Pemerintah. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,3%, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor konstruksi 15,5%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12%.
Sementara itu, tidak ada perubahan dari sisi ULN yang dipegang oleh bank sentral yakni US$ 9,1 miliar atau setara Rp 130 triliun. Adapun dari sisi sektor swasta, posisi ULN juga tercatat turun sebesar US$ 788 juta dalam sebulan menjadi US$ 208,4 miliar atau setara Rp 2.989 triliun. Sedangkan secara tahunan, ULN swasta terkontraski 1% setelah bulan sebelumnya masih tumbuh 0,4%.
