Belanja APBD Diprediksi Tak Terserap Rp 219 T pada Tahun Lalu
Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi belanja daerah hingga akhir tahun lalu hanya mencapai Rp 1.005,24 triliun atau 82% dari tagu Rp 1.224,73 triliun. Realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 ini lebih rendah dibandingkan APBD 2020 yang mencapai Rp 1.115,28 triliun.
Berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN pada awal pekan ini, realisasi belanja daerah ini masih menggunakan data sementara per 30 Desember 2021. Dalam perhitungan ini, sebagian Pemda masih menggunakan data November 2021.
Meski demikian, Kementerian Keuangan memperkirakan, realisasi belanja daerah hingga akhir tahun lalu hanya akan mencapai 92% dari pagu atau Rp 1.126 triliun. Perkiraan ini menilik trend data historis. Dengan demikian, akan ada anggaran Rp 98 triliun yang tak terserap.
Realisasi belanja paling anjlok tercatat pada komponen belanja perlindungan sosial yang turun 30,8% dari Rp 13,64 triliun pada 2020 menjadi Rp 9,44 triliun. Penurunan belanja juga terjadi untuk bidang pendidikan sebesar 8,3% dari Rp 321,8 triliun menjadi Rp 295 triliun.
“Serapan terbesar belanja pendidikan ada pada belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik,” demikian tertulis dalam paparan Sri Mulyani awal pekan ini.
Sementara itu, belanja kesehatan naik 5,9% dari Rp 176,01 triliun menjadi Rp 186,42 triliun. Namun demikian, Kementerian Keuangan menekankan bahwa Pemda harus mempercepat penggunaan anggaran Covid-19 untuk dukungan vaksin dan insentif tenaga kesehatan.
