Sri Mulyani Beberkan Bukti Defisit APBN Berhasil Memulihkan Ekonomi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirancang fleksibel dua tahun terakhir dinilai telah berhasil memulihkan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sejumlah data-data yang menunjukkannya, mulai dari ekonomi yang kembali tumbuh positif, penurunan pengangguran dan kemiskinan, hingga menyempitnya kesenjangan.
"Kebijakan APBN yang fleksibel, adaptif, dan responsif tetapi tetap prudent serta akuntabel memberikan hasil yang baik," kata Sri Mulyani saat menyampaikan orasi ilmiahnya pada Dies Natalis Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) ke-46, Jumat (11/3).
Melalui Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 2 tahun 2020, pemerintah diperbolehkan memperlebar defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun. Defisit APBN mencapai 6,14% terhadap produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 dan 4,65% pada 2021.
Meski begitu, Sri Mulyani menekankan, APBN yang diperbolehkan fleksibel telah membantu agar perekonomian tidak jatuh terlalu dalam. Kontraksi ekonomi pada 2020 sebesar 2,1%, menurut dia, lebih baik dibandingkan negara lainnya di kawasan Asia Pasifik maupun negara-negara G20. Padahal, banyak negara-negara tersebut yang mencatatkan defisit anggaran hingga lebih dari dua digit terhadap PDB.
Sri Mulyani mengatakan, fleksibilitas APBN juga mendorong ekonomi tahun lalu berhasil berbalik positif, tumbuh 3,69%. Sekalipun dihantam Covid-19 varian Delta di pertengahan tahun, PDB Riil Indonesia tahun lalu juga sudah kembali ke level sebelum pandemi. "Ini suatu pencapain pada saat banyak negara-negara di dunia masih belum mampu kembali ke level pra-pandemi," ujarnya.
Ia juga menyebut, dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat juga sudah mulai bisa dipulihkan berkat peran APBN. Angka pengangguran membaik, terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun dari 7,07% pada saat tahun pertama pandemi, menjadi 6,49% pada laporan tahun lalu.
"Tercatat 2,6 juta lapangan kerja baru tercipta pada masa pemulihan ekonomi periode Agustus 2020 sampai Agustus 2021," kata Sri Mulyani.
Angka pengangguran turun sekalipun belum kembali ke level sebelum pandemi. BPS mencatat 9,7% penduduk Indonesia berada di jurang kemiskinan pada tahun lalu, ini lebih rendah dibandingkan pada tahun pertama pandemi yang melonjak hingga 10,2%. Kesenjangan juga menyempit, terlihat dari rasio gini yang turun dari 0,385 menjadi 0,381.
Seiring pemulihan ekonomi yang semakin baik, APBN kini juga berangsur pulih setelah kerja keras merespon pandemi. Defisit APBN tahun 2021 menyusut ke 4,65% terhadap PDB, jauh di bawah realisasi tahun 2020 serta lebih kecil dari target pemerintah 5,7%.
Pendapatan negara yang pada tahun 2020 anjlok hingga 16% juga berbalik positif dengan pertumbuhan hingga 21,6%. Dari sisi belanja juga semakin baik, pertumbuhannya hanya 7,4% dibandingkan tahun pertama pandemi dimana belanja negara melonjak 12,4%.
Pemerintah mengharapkan APBN semakin membaik pada 2022, mengingat ini merupakan tahun terakhir pemerintah diperbolehkan memperlebar defisit di atas 3%. Pendapatan negara tahun ini ditargetkan mencapai Rp 1.846,1 triliun, belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun sehingga defisit APBN tetap rendah di 4,85%. Kementerian Keuangan dalam kesempatan terpisah berulang kali menyebut defisit kemungkinan akan lebih kecil dari target seperti yang terjadi tahun lalu.
