Pemerintah Tarik Pinjaman, Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp 5.982 T

Abdul Azis Said
14 April 2022, 12:08
utang luar negeri, utang pemerintah, ULN
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Ilustrasi. Utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari tercatat US$ 201,1 miliar, naik dari bulan sebelumnya US$ 199,3 miliar.

Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2022 sebesar US$ 416,3 miliar atau setara Rp 5.982 triliun, bertambah US$ 2,1 miliar dalam sebulan. Peningkatan posisi ULN Indonesia terutama terjadi pada utang  pemerintah karena adanya penarikan pinjaman multilateral.

Meski secara bulanan naik, posisi ULN Indonesia tercatat turun sebesar 1,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. ULN  melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,6%.

Utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari tercatat US$ 201,1 miliar, naik dari bulan sebelumnya US$ 199,3 miliar. Namun, utang pemerintah ini secara tahunan terkontraksi 3,9%. Kenaikan ULN pemerintah pada Februari dibandingkan bulan sebelumnya disebabkan oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. 

"Ini antara lain berupa dukungan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur serta program peningkatan daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Development Bank (ADB)," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4)

Adapun sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Penarikan ULN pada Februari 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penggunaan ULN ini untuk belanja prioritas antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 24,6% dari total ULN Pemerintah, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,1%, sektor konstruksi 14,2%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,8%.

Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...