Larangan Ekspor CPO Menahan Efek Ramadan, Ekonomi Diramal Tumbuh 5%
Momentum Ramadan dan Lebaran akan mendongkrak konsumsi masyarakat pada kuartal kedua tahun ini dan berpotensi mendorong ekonomi kuartal II tumbuh 5%. Namun, larangan ekspor olahan minyak mentah kelapa sawit (CPO) berpotensi menahan laju konsumsi karena dapat mengganggu daya beli jutaan petani kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua masih berpotensi mencapai 5%. Salah satu pendorongnya, yakni peningkatan dari sisi konsumsi rumah tangga seiring momentum Ramadan dan Lebaran. Ini juga sejalan dengan kegiatan mudik yang akan dilakukan jutaan masyarakat setelah dua tahun sebelumnya dilarang.
"Peningkatan konsumsi ini merupakan cerminan mobilitas masyarakat yang semakin baik, confident yang makin baik dan belanjanya juga makin kuat. Apalagi ekonomi kita memang kan paling penting dari komponen konsumsi domestik," kata David kepada Katadata.co.id, Selasa (26/4).
Ia menilai, mudik juga dinilai menjadi sarana distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah. Banyak pekerja di ibu kota atau di kota-kota besar yang kemudian mudik dan membelanjakan uangnya di daerah.
Perekonomian di daerah wisata seperti Bali dan Yogya juga diperkirakan makin kuat. Hal ini karena pilihan masyarakat untuk berlibur ke luar negeri saat cuti lebaran cenderung masih terbatas sehingga lebih memilih destinasi domestik.
Meski demikian, David khawatir konsumsi masyarakat di luar Jawa khususnya di daerah penghasil CPO seperti Sumatera dan Kalimantan akan tertekan. Hal ini seiring adanya larangan ekspor produk olahan CPO yang rencananya akan dimulai 28 April mendatang.
Imbas dari rencana larangan ekspor tersebut telah membuat harga tandan buah segar anjlok (TBS). Hal ini akan memberi dampak yang cukup besar ke petani. "Kalau larangan ekspor ini terlalu lama, maka akan ada penurunan daya beli," kata David.
Ia memperkirakan jika larangan ekspor ini berlaku sementara maka pertumbuhan ekonomi kuartal II tidak akan berubah di 5% karena kuatnya konsumsi. Namun jika larangan diberlakukan lebih lama hingga satu kuartal penuh, maka ada peluang pertumbuhan ekonomi turun 0,1%-0,2% dari baseline.
Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky juga melihat konsumsi rumah tangga akan meningkat pada kuartal kedua ini sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi bisa melampaui 5%. Puncak dari konsumsi masyarakat tahun ini juga diperkirakan terjadi pada kuartal kedua tetapi memang masih belum kembali ke level sebelum pandemi.
Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi di antaranya karena periode musiman Ramadan dan Lebaran, adanya pencairan THR dan gaji ke-13 serta pelonggaran pembatasan sosial. "Berbagai macam momentum ini mendorong terjadinya pent-up demand," kata Riefky kepada Katadata.co.id
Sementara itu, kenaikan inflasi diperkirakan masih belum mencapai overheating pada kuartal kedua ini sheinga belum signifikan menggerus daya beli masyarakat. Ia melihat inflasi akan menjadi isu besar dalam perekonomian domestik ke depannya, tapi diperkirakan masih belum begitu terasa sampai paruh kedua tahun ini.
Senada dengan David, adanya kebijakan larangan ekspor produk olahan CPO bisa menekan konsumsi. Pasalnya, kenaikan harga CPO biasanya selaras dengan kenaikan tingkat konsumsi rumah tangga, dan sebaliknya. Tetapi memang dampak kebijakan ini masih perlu dikaji terutama mempertimbangkan seberapa lama pemberlakuannya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II di rentang 4,8%-5,4%. Pertumbuhannya masih cukup kuat sekalipun lebih rendah dibandingkan kuartal II tahun lalu yang melampaui 7%.
"Kami melihat ada peluang dengan momentum Ramadan dan juga lebaran, libur yang cukup banyak, serta THR dan gaji ke-13 ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal II," kata Febrio dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu (20/4)
