Pendapatan Negara Tahun Lalu Tembus Rp 2.000 T, Defisit APBN Menyusut
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat realisasi pendapatan negara tahun lalu mencapai Rp 2.011,34 triliun. Pendapatan negara tumbuh lebih tinggi dari belanja sehingga defisit APBN dapat ditekan jauh di bawah target.
"Realisasi APBN dalam LKPP 2021, pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 2.011,34 triliun atau 115% dari target yang ditetapkan dalam UU APBN 2021 sebesar Rp 1.743,64 triliun," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (14/6).
Semua komponen pendapatan negara berhasil melampaui target. Penerimaan perpajakan tahun lalu sebesar Rp 1.547,84 triliun atau 107% dari target sebesar Rp 1.444,54 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 458,49 triliun atau 154% dari target, sedangkan penerimaan dari hibah yang capai 555% dari target sebesar Rp 5,01 triliun.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara tahun lalu juga berhasil melampaui target menjadi Rp 2.786,41 triliun. Belanja yang berhasil melampaui target terutama karena belanja pemerintah pusat yang di atas target, sementara belanja melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tak sampai target.
BPK juga mencatat, realisasi belanja oleh pemerintah pusat mencapai Rp 2.000,7 triliun atau 102,36% dari target. Sementara belanja transfer ke daerah sebesar Rp 713,85 triliun atau 98,67% dari target serta dana desa sebesar Rp 71,85% atau 99,8% dari target.
"Realisasi belanja pemerintah pusat yang melebihi anggaran disebabkan oleh realisasi belanja barang yang 146% dari anggaran, realisasi belanja subsidi 138% dari anggaran, dan realisasi belanja bantuan sosial yang 108% dari anggaran," kata Isma.
Pendapatan negara yang berhasil lebih besar dari target membuat pemerintah dapat mengurangi target pembiayaan APBN tahun ini dengan realisasi hanya 87%. Total pembiayaan APBN tahun lalu sebesar Rp 871,72 triliun. Realisasi pembiayaan dalam negeri tercatat sebesar Rp 881,63 triliun, sebagian besar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman dalam negeri, serta penggunaan rekening pemerintah berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Sementara itu, realisasi pembiayaan luar negeri tahun lalu secara neto tercatat negatif Rp 9,91 triliun. "Ini sebagian besar disebabkan oleh realisasi pembayaran pokok cicilan utang luar negeri yang melebihi realisasi penarikan pinjaman," kata Isma.
Dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun lalu tersebut, defisit APBN tahun ini jauh lebih kecil dari target yakni Rp 775,06 triliun atau hanya 77% dari target. Nilai defisit tersebut setara 4,57% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih kecil dari target dalam APBN sebesar Rp 5,7%.
Laporan sementara Kementerian Keuangan sebelumnya menunjukkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 783,7 triliun pada 2021. Nilai tersebut setara dengan 4,65% terhadap produk domestik bruto (PDB).
