Strategi G20 Mengatasi Ancaman Krisis Pangan
Negara-negara G20 berencana membentuk kerja sama menteri keuangan dan menteri pertanian (Mentan) negara-negara G20 untuk mengatasi masalah krisis pangan. Langkah ini mirip dengan kerja sama yang dilakukan antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan G20 untuk menyusun pendanaan penanganan pandemi di masa mendatang.
"G20 dapat segera mengadakan pertemuan bersama menteri keuangan dan pertanian G20 untuk meningkatkan koordinasi antara kementerian keuangan dan pertanian dan menjajaki tindakan untuk mengatasi kerawanan pangan yang berkembang dan masalah terkait.," kata Sri Mulyani dalam High Level Seminar: Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity, Jumat (15/7).
Bendahara negara itu mengatakan negara-negara G20 perlu terus menggunakan instrumen dan perangkat kebijakan yang ada, termasuk bauran kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral untuk merespon risiko krisis pangan.
Ia mengklaim langkah serupa yang lebih dulu dilakukan, yakni antara menkeu dan menkes telah membuahkan hasil. "Pagi ini, kami melihat semakin banyak negara yang mendukung Finance Intermediary Facility (FIF), yang didirikan untuk mendukung kesiapsiagaan pandemi global," kata Sri Mulyani.
G20 telah berhasil mengumpulkan dana hingga US$ 1,1 miliar dari berbagai negara dan donor ke fasilitas pendaan FIF. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan global, terutama untuk mempersiapkan jika pandemi kembali terjadi di masa mendatang.
Sri Mulyani ingin pembentukan fasilitas keuangan serupa juga bisa dilakukan untuk merespon krisis pangan. Namun bukan hanya menyediakan pembiayaan, koordinasi antara menkeu dan mentan juga bertujuan koordinasi kebijakan lintas negara dan didukung oleh organisasi internasional.
Krisis pangan menjadi salah satu topik yang paling penting saat ini. gangguan ini telah menambah risiko terhadap perekonomian global yang memang sedang sulit. Krisis pangan menjadi salah satu topik yang juga dibahas dalam pertemuan menkeu dan gubernur bank sentral pekan ini.
Ia menyebut, perang di Ukraina dan kebijakan pembatasan ekspor telah menambah permasalah krisis pangan yang sebelumnya sudah terganggu akibat pandemi. Kedua faktor tersebut telah menyebabkan gangguan pasokan yang kemudian mengerek harga pangan naik. Harga pangan telah melonjak 13% pada Maret dan diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun ini.
Menurut Sri Mulyani, krisis pangan pada tahun ini kemungkinan lebih buruk dari perkiraan sebelumnya. Kondisi ini men
Harga pangan diperkirakan masih akan tinggi untuk beberapa waktu mendatang. Hal ini membuat tantangan ekonomi global berlanjut. Krisis pangan tahun ini diperkirakan bakal lebih buruk dari perkiraan sebelumnya.
"Selain itu, krisis pupuk yang mengancam juga berpotensi memperbesar dan memperpanjang krisis pangan bahkan hingga tahun 2023 dan seterusnya," kata dia.
Dengan risiko tersebut, penting untuk mengerahkan semua mekanisme pembiayaan yang ada untuk menyelamatkan hidup banyak orang dan memperkuat stabilitas keuangan dan sosial. Ini terutama mendesak bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang.
