Pemerintah Klaim Bansos Pengalihan BBM Rp 24 Triliun Tepat Sasaran
Pemerintah menggelontorkan tambahan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bantuan ini bisa tepat sasaran.
"Bansos itu pasti efektif tepat sasaran. Itu kan skema yang sudah ada. tinggal jalan saja. Regulasi dan sistemnya sudah ada," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya, Jakarta, Jumat (2/8)
Tambahan anggaran ini akan dicairkan dalam tiga jenis bantuan sosial. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi BBM yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun.
Setiap KPM akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 150 ribu selama empat kali atau secara total Rp 600 ribu. Penyaluran dilakukan oleh Kementerian Sosial selama dua kali, masing-masing Rp 300 ribu untuk sekali pencairan. Pencairan dilakukan melalui kantor pos di seluruh Indonesia.
Kedua, subsidi bantuan upah kepada 16 juta pekerja dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Adapun pekerja yang berhak menerima yaitu yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Adapun besaran bantuannya Rp 600 ribu dengan sekali pencairan.
Ketiga, berbagai bantuan melalui anggaran daerah. Sri Mulyani akan memangkas 2% dari dana transfer umum (DTU) dengan total Rp 2,17 triliun. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat atas biaya transportasi angkutan umum, ojek, memberi bantuan kepada nelayan hingga tambahan perlindungan sosial.
"Ini diharap bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (29/8).
Presiden Joko Widodo sudah memulai penyaluran bansos BLT pada 31 Agustus di Jayapura. Presiden didampingi ibu negara kemudian melanjutkan agenda bagi-bagi bansos ke Maluku pagi ini dan rencananya akan bertolak ke Lampung pada malam ini.
