Sri Mulyani Klaim G20 Capai Banyak Kesepakatan Meski Anggota Tak Akur

Perang antara Rusia dan Ukraina menimbulkan jarak di dalam kelompok negara G20 sehingga mempengaruhi kelancaran pertemuan G20 Presidensi Indonesia, termasuk di Jalur Keuangan. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Forum G20 terdiri atas dua jalur, yakni keuangan dan sherpa. Jalur keuangan merupakan pertemuan tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 yang membahas berbagai isu ekonomi. terutama fiskal, moneter, dan keuangan.

Adapun pertemuan terakhir dari jalur keuangan baru saja ditutup pada Jumat pagi waktu Indonesia (14/10). Seluruh kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan ini akan diajukan untuk menjadi topik pembahasan dalam pertemuan puncak pemimpin negara G20 pada 15-16 November 2022. 

Agenda pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 yang telah digelar sepanjang tahun ini  telah diwarnai sejumlah tantangan, terutama perang Rusia dan Ukraina. Namun demikian, Indonesia sebagai presidensi diklaim berhasil untuk tetap menjaga keanggotaan G20 tetap utuh.

"Terlepas dari kondisi geopolitik, banyak bidang terutama di jalur keuangan yang sebenarnya telah mencapai banyak kesepakatan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat.

Menurut Sri Mulyani, capaian tersebut tidak lepas dari pola komunikasi yang dibangun secara baik dengan anggota G20 lainnya. Indonesia berusaha meyakinkan setiap anggota untuk bisa mempertahankan forum G20 sebagai platform kerja sama utama dunia dan menyumbang sekitar 85% perekonomian dunia.

"Pak Gubernur BI Perry dan saya, kami melanjutkan tanpa henti, meyakinkan bahwa G20 adalah aset penting bagi ekonomi dunia, karena ini forum kerja sama utama," tambah Sri Mulyani.

Sri Mulyani memaparkan beberapa progres dari enam agenda prioritas jalur keuangan yang telah tercapai sampai dengan pertemuan keempat, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global. Negara-negara G20 memperkuat koordinasi untuk mengatasi masalah stabilitas ekonomi global seperti ketahanan pangan dan energi. Forum juga menekankan pentingnya kebijakan campuran alias policy mix untuk menghadapi tantangan yang kompleks.
2. Arsitektur keuangan internasional. Komitmen dari G20 diantaranya melalui jaring pengaman keuangan global (GFSN), hak penarikan khusus (SDR) untuk mendukung negara rentan, serta memastikan implementasi dari Common Framework restrukturisasi utang melalui fasilitas DSSI.
3. Regulasi dan pengawasan sektor keuangan. Memperkuat sektor keuangan, salah satunya melalui pengawasan lebih lanjut terhadap aset kripto.
4. Investasi infrastruktur. G20 kembali menegaskan komitmen untuk merevitalisasi investasi infrastruktur dengan cara-cara berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi swasta.
5. Keuangan berkelanjutan. G20 telah menyusun roadmap serta melakukan penelusuran terhadap komitmen dari sektor keuangan khususnya swasta dalam menyediakan pembiayaan berkelanjutan.
6. Perpajakan internasional. G20 melanjutkan komitmen implementasi dua pilar perpajakan, meskipun meman akan sedikit tertunda. Di samping itu, G20 telah mencapai Asia Inisiatif Deklarasi Bali dalam Perpajakan Internasional yang kini juga menanti proses implementasi.