Belajar dari Kasus Jiwasraya, BUMN Akan Diminta Bikin Stress Test

Agustiyanti
18 Oktober 2022, 15:11
BUMN, Kementerian BUMN, manajemen risiko, Stress test
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait manajemen risiko BUMN.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan meminta perusahaan-perusahaan pelat merah untuk melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap pada seluruh asepek keuangannya. Ini dilakukan agar kasus Asuransi Jiwasraya atau BUMN bangkrut lainnya tidak terulang.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya saat ini tengah merancang peraturan menteri terkait pengaturan pengelolaan manajemen risiko perusahaan pelat merah. Melalui aturan tersebut, BUMN akan diminta untuk membuat banyak simulasi, terutama terkait neraca arus kas.

"Mereka akan diminta untuk memproyeksikan balance sheet cash flow dan memastikan jika ada masalah sudah memiliki early warning dan mitigasi risiko," ujar Kartika disela-sela SOE Conference, Selasa (18/10).

Ia menjelaskan, uji ketahanan atau stress test dibutuhkan agar pihaknya dapat mengukur kemampuan masing-masing BUMN. Seluruh BUMN, menurut dia, harus memiliki manajemen risiko dan mampu mengkalkulasi risiko yang dihadapi ke depan. 

"Jadi BUMN menjalankan mitigas risiko, mirip yang sudah dimiliki perbankan. Permen rencananya terbit dalam tahun ini," ujarnya. 

Kartika berharap pengaturan manajemen risiko akan mencegah kasus Jiwasraya, PT Waskita Karya Tbk, dan BUMN lainnya yang mengalami kesulitan keuangan tak terulang. 

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menjelaskan, transformasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan pelat merah sudah membuahkan hasil meski baru berjalan 80%. Salah satunya ditunjukkan dengan jumlah BUMN penyumbang dividen yang meningkat dari 11 BUMN menjadi 20 BUMN. 

Erick memperkirakan butuh waktu 1,5 tahun untuk menyelesaikan seluruh proses transformasi BUMN.  Salah satu langkah yang juga akan dilakukan untuk mendukung transformasi BUMN adalah mendorong revisi UU BUMN.

Erick mengatakan, sudah bersepakat dengan Komisi VI DPR untuk menggolkan revisi UU BUMN agar transformasi di perusahaan pelat merah berkelanjutan. Beberapa poin utama dalam revisi UU BUMN, yakni:

  • Menyerahkan keputusan penutupan perusahaan atau merger ke Kementerian BUMN.
  • Meminta 2% dividen untuk Kementerian BUMN
  • Meminta dividen BUMN dikumpulkan di Kementerian BUMN sehingga mempercepat proses pemberian PMN kepada BUMN-BUMN yang memang membutuhkan.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...