Risiko Kemenkeu Blokir Anggaran K/L Capai Rp 50 T Jelang Tahun Pemilu
Kementerian Keuangan memblokir sementara anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tahun ini mencapai Rp 50,2 triliun. Pengamat mengingat risiko anggaran yang semula direncanakan untuk belanja prioritas, justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pemilu 202. Salah satunya lewat peningkatan bansos.
Kementerian Keuangan menyebut blokir sementara itu bukan berarti anggaran kementerian dipangkas. Anggaran itu ditahan sementara dari pos belanja di masing-masing institusi yang dianggap kurang prioritas. Dengan demikian, belanja yang dilakukan di awal tahun hanya yang bersifat prioritas. Hal ini untuk mengantisipasi ketidakpastian ke depan.
"Tekniknya, mereka kami undang untuk memilih kegiatan mana yang menurut mereka kurang prioritas dari yang lainnya, mereka pilih yang less priority. Itu yang untuk sementara kami blokir agar tidak dibelanjakan di awal tahun," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (15/2).
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai langkah prioritasisasi anggaran tersebut membantu pemerintah menyediakan anggaran jika di tengah jalan butuh anggaran jumbo. Hal ini belajar dari tahun lalu ketika pemerintah tiba-tiba harus menyiapkan dana jumbo untuk mempertebal anggaran subsidi energi.
Ia juga menilai blokir sementara itu dapat bisa membantu kementerian untuk memetakan program prioritas. Dengan demikian, program yang dampaknya kecil bagi masyarakat dan ekonomi bisa dikurangi.
Meski pemetaan anggaran yang akan diblokir jadi kewenangan kementerian, Tauhid khawatir belanja yang ditahan justru belanja modal. Hal ini dapat berdampak negatif karena sumbangan belanja pemerintah terutama untuk modal menjadi tidak maksimal di dalam perekonomian.
