Jokowi akan Tambah Bansos 30 kg Beras untuk Warga Miskin Tahun Ini
Kementerian Keuangan menambah anggaran belanja sosial untuk bantuan beras sebesar Rp8 triliun pada tahun ini. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyalurkan 30 kg beras untuk setiap keluarga penerima yang akan disalurkan sepanjang Oktober hingga Desember 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran tersebut menyasar 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).“Setiap keluarga mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Jadi mereka akan mendapatkan 30 kilogram dalam tiga bulan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7).
Sri Mulyani menjelaskan, tambahan bantuan tersebut mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih menghadapi sejumlah guncangan dan tekanan di tengah fase pemulihan. Untuk itu, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan kepada kelompok miskin dan rentan melalui tambahan bantuan sosial terebut.
Selalin belanja sosial, menurut dia, pemerintah juga terus memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas masyarakat. Menurut Sri Mulyani, realisasi anggaran infrastruktur telah mencapai Rp 14,64 triliun untuk membantu mobilitas barang. Dana tersebut digunakan untuk penanganan jalan sepanjang 2.740,8 kilometer dan jembatan sepanjang 1.350 meter.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp7,45 triliun anggaran untuk preservasi atau peningkatan jalan dan jembatan sudah selesai. Sementara Rp7,20 triliun lainnya masih dalam proses realisasi.
Adapun ia menjelaskan, belanja negara melalui belanja pemerintah pusat yang ditujukan langsung untuk masyarakat telah mencapai Rp492 triliun per semester I-2023. Realisasi perlindungan sosial, petani dan UMKM mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp 22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp 23,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Pemerintah juga memberikan bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp 463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar, bantuan ternak Rp62,4 miliar, serta bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar.
Selain itu, ada pula bantuan yang disalurkan pendidikan. Bantuan tersebut berupa:
- Program Indonesia Pintar Rp 6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa
- Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp 6 triliun untuk 710,7 ribu mahasiswa
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama Rp6,9 triliun untuk 6 juta siswa
- Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.
Sri Mulyani mengatakan, bantuan turut diberikan dalam bentuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp60,7 triliun dan bantuan bencana Rp1,5 triliun. Selain itu, terdapat belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya:
- Subsidi dan kompensasi listrik Rp42,9 triliun
- Subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) Rp57,7 triliun
- Subsidi LPG 3 kilogram Rp32,5 triliun
- Subsidi perumahan Rp344,7 miliar
- Kartu Prakerja Rp2,28 triliun.
