Pimpin Dewan Keamanan PBB, RI Angkat Isu Corona hingga Terorisme

RI akan membawa tiga pesan utama dalam kepemimpinan sidang bulan ini. Salah satunya menjaga perdamaian dunia di tengah pandemi.
Image title
Oleh Cindy Mutia Annur
1 Agustus 2020, 20:41
PBB, Dewan keamanan pbb, palestina
ANTARA FOTO/REUTERS/Eduardo Munoz
Sidang Umum PBB ke-74 di kantor pusat PBB di New York City, New York, AS, Kamis (26/9/2019). RI resmi menduduki posisi Presidensi Dewan Keamanan PBB mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2020.

Indonesia resmi menduduki posisi Presidensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai 1 hingga 31 Agustus mendatang. Lewat peran ini, Indonesia bakal memimpin pengambilan keputusan terkait berbagai situasi yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

Kabar ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi melalui akun Instagramnya hari Sabtu (1/8). Dia menyampaikan dengan posisi Presidency,  RI akan terus berkontribusi bagi perdamaian dunia.

"Mulai hari ini, 1 Agustus, Indonesia akan memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB. Presidensi akan berakhir 31 Agustus 2020," tulis akun @retno_marsudi, Sabtu (1/8). 

 

Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan RI akan menyuarakan tema Memajukan Perdamaian (Advancing Sustainable Peace) dengan tiga pesan utama dalam Presidensi DK. Pertama, yakni untuk mewujudkan kesatuan suara di antara negara anggota DK dalam merespon situasi keamanan global.

Kedua, memajukan penguatan upaya membina perdamaian di tengah dan usai pandemi corona. Ketiga, memajukan upaya DK dalam merespon tantangan keamanan global terkini, termasuk isu siber dan terorisme.

"Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan presidensi ini untuk mengeluarkan dua dokumen DK terkait isu penanggulangan terorisme dan women peacekeepers," ujarnya kepada Katadata.co.id, Sabtu (1/8).

Selain itu dengan posisi ini, Indonesia bisa terlibat aktif dalam penyelesaian sejumlah konflik dunia. Dia menjelaskan pertikaian tersebut terdiri dari Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman hingga Korea Utara.

Faizasyah mengatakan sebagai Presidensi, RI akan menjembatani berbagai kepentingan dan pandangan yang kerap berbeda di antara anggota DK PBB. “Sehingga DK bisa bekerja dengan baik," ujarnya.

Dari laman PBB, Dewan Keamanan memiliki 10 tugas di antaranya menginvestigasi perselisihan internasional, memobilisasi sanksi ekonomi untuk mencegah agresi, hingga merekomendasikan calon anggota baru.

Penyebaran virus corona tidak meredam konflik antar negara. Terbaru Amerika Serikat dan Tiongkok saling menutup kantor perwakilan masing-masing.

Tiongkok mulai mengambil alih gedung konsulat AS di barat daya kota Chengdu, Tiongkok. Upaya ini merupakan balasan atas pengusiran konsulat Tiongkok di Houston, Texas.

Hubungan AS-Tiongkok telah memburuk dalam beberapa waktu terakhir akibat berbagai perselisihan, mulai dari perdagangan dan teknologi hingga pandemi corona. Berikutnya, isu klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan dan sengketa Hong Kong.

 

 

Reporter: Cindy Mutia Annur

Video Pilihan

Artikel Terkait