Pimpin Dewan Keamanan PBB, RI Angkat Isu Corona hingga Terorisme
Indonesia resmi menduduki posisi Presidensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai 1 hingga 31 Agustus mendatang. Lewat peran ini, Indonesia bakal memimpin pengambilan keputusan terkait berbagai situasi yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional.
Kabar ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi melalui akun Instagramnya hari Sabtu (1/8). Dia menyampaikan dengan posisi Presidency, RI akan terus berkontribusi bagi perdamaian dunia.
"Mulai hari ini, 1 Agustus, Indonesia akan memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB. Presidensi akan berakhir 31 Agustus 2020," tulis akun @retno_marsudi, Sabtu (1/8).
Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan RI akan menyuarakan tema Memajukan Perdamaian (Advancing Sustainable Peace) dengan tiga pesan utama dalam Presidensi DK. Pertama, yakni untuk mewujudkan kesatuan suara di antara negara anggota DK dalam merespon situasi keamanan global.
Kedua, memajukan penguatan upaya membina perdamaian di tengah dan usai pandemi corona. Ketiga, memajukan upaya DK dalam merespon tantangan keamanan global terkini, termasuk isu siber dan terorisme.
"Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan presidensi ini untuk mengeluarkan dua dokumen DK terkait isu penanggulangan terorisme dan women peacekeepers," ujarnya kepada Katadata.co.id, Sabtu (1/8).
Selain itu dengan posisi ini, Indonesia bisa terlibat aktif dalam penyelesaian sejumlah konflik dunia. Dia menjelaskan pertikaian tersebut terdiri dari Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman hingga Korea Utara.
