Google dan Apple Hapus Palestina dari Peta?
Media sosial kembali dihebohkan oleh kabar penghapusan Negara Palestina dari tampilan peta digital di Apple dan Google. Kedua perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu dituduh menghapus Palestina dari peta online mereka.
Jika kita melakukan pencarian "Palestine" di Google Maps dan Apple Maps, yang tampak adalah garis besar wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat. Namun, berbeda dengan negara lain, tidak ada label nama Negara Palestina pada lokasi tersebut.
Media Inggris Independent menyebut, awal mula tudingan penghapusan nama Palestina itu berasal dari unggahan Instagram akun bernama "Astagfirolah" pada hari Rabu 15 Juli 2020. Akun tersebut menuduh Google dan Apple "secara resmi menghilangkan" Palestina dari Apple Maps maupun Google Maps.
Akun tersebut kemudian memberikan update dengan menyebut bahwa postingan sebelumnya mengandung kesalahan informasi (false information). Namun, unggahannya terlanjur viral dan pengguna media sosial terus menyebarkan tuduhannya.
Google tidak segera menanggapi permintaan komentar Independent tentang tuduhan terbaru. Namun ada bagian dari situs webnya menjelaskan batas-batas yang disengketakan, tanpa secara khusus merujuk pada peta Palestina dan Israel. “Batas yang disengketakan ditampilkan sebagai garis abu-abu putus-putus. "
Keberadaan Palestina sebagai negara merdeka diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama 136 negara anggotanya, termasuk Tiongkok, Rusia, India dan Indonesia. Artinya, sekitar 82% populasi dunia mengakui keberadaan Palestina sebagai negara.
Namun, pengakuan dunia internasional ini tetap dingkari oleh Amerika Serikat dan puluhan negara lain. Negara-negara yang tidak mengakui Palestina termasuk Israel, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Spanyol, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
Menurut sejarah, Israel merebut dan menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Dataran Tinggi Golan sejak perang 1967. Kemudian, pada 2005 Israel menegaskan bahwa mereka tidak lagi menduduki Gaza setelah membongkar permukiman penduduknya.
Hanya, Israel tetap memegang kendali signifikan atas wilayah udara dan perbatasan wilayah pesisir. Gaza masih diklasifikasikan sebagai tanah yang ditempati oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Isu penghapusan nama Palestina di Peta Google Maps dan Apple Maps sebelumnya pernah muncul pada tahun 2016 silam.
Isu itu mendorong masyarakat dunia membuat sebuah petisi Change.org agar Google membubuhkan label Palestina di petanya. Petisi ‘Google: Kembalikan Palestina ke Peta!’ masih aktif dan hingga kini telah menerima lebih dari 800 ribu tanda tangan.
Sikap Indonesia
Isu Palestina terus jadi bahasan di forum-forum internasional. Indonesia yang pada Agustus 2020 mendatang akan menjadi Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB berencana mengangkat isu Palestina, juga beberapa isu lain.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, selama satu bulan memimpin DK PBB, Indonesia berencana menggelar belasan pertemuan guna membahas penyelesaian sejumlah isu termasuk konflik.
"Di saat keketuaan Indonesia di DK PBB selama Agustus mendatang, Indonesia akan memimpin 14 pertemuan terkait situasi dan isu saat ini termasuk mengenai Palestina, Suriah, Libanon, Somalia, Guinea Bissau, laporan soal ISIS, dan Korea Utara," kata Retno dalam jumpa pers virtual di Istana Presiden pada Kamis (16/7) lalu.
Terkait isu Palestina, Retno mengatakan Indonesia akan secara konsisten menyatakan dukungan. Pemerintah terus menyerukan komunitas internasional untuk mengatasi ancaman aneksasi Tepi Barat oleh Israel yang dinilai dapat merusak peluang perdamaian di Timur Tengah.
"Indonesia juga akan mengatur pertemuan DK PBB untuk mendengarkan laporan strategis Sekretaris Jenderal PBB terkait ISIS. Indonesia merupakan komite DK PBB terkait ISIS dan Al-Qaeda," kata Retno.
Lebih lanjut, Retno menyatakan Indonesia berupaya fokus pada beberapa hal selama menjadi Presiden DK PBB. Di luar konflik, Indonesia juga mendorong dialog kolektif terkait mitigasi dampak pandemi virus corona.
Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020. Sebelumnya, Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Indonesia juga pernah duduk sebagai presiden DK PBB pada Mei 2019.
