Rendahnya Rasio Lacak Kasus Covid-19 di Jakarta Jelang PSBB

Kenaikan pasien Covid-19 di Jakarta sejalan dengan turunnya rasio lacak kasus. Pemprov perlu meningkatkan kemampuan deteksi ketika PSBB total berjalan.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
11 September 2020, 14:41
virus corona, psbb, jakarta
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Tes ke pedagang di Pasar Thomas, Jakarta, Rabu (17/6/2020). Pemeriksaan tes usap di sejumlah pasar secara langsung tersebut dilakukan guna memutus rantai penularan COVID-19.

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Jakarta membuat Gubernur DKI Anies Baswedan menarik rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Rencananya PSBB di Ibu kota akan berlaku lagi pada Senin (14/9).

Melonjaknya kasus corona di Jakarta ternyata sejalan dengan rendahnya rasio lacak dan isolasi (RLI) pasien Covid-19. Dari data KawalCovid-19, rasio pelacakan kasus hingga Rabu (9/9) hanya 1,9.

Ini berarti kurang dari dua kontak erat yang ditemukan dari setiap kasus Covid-19. Angka ini terus menurun dari di atas 4 pada pertengahan Juni 2020. Padahal idealnya jumlah positif pelacakan seharusnya mencapai 30 tiap satu konfirmasi positif.

Koordinator Data KawalCOVID-19 Ronald Bessie mengatakan hal ini menjadi salah satu alasan kasus corona di Jakarta kembali meningkat.  “Karena problem mendasarnya mereka bisa menularkan bahkan sebelum gejala muncul,” kata Bessie kepada Katadata.co.id, Kamis (10/9).

 

Padahal penelusuran alias tracing ini merupakan satu dari dua langkah penanganan Covid-19 yang paling vital. Dua lainnya adalah testing (tes) dan treatment (perawatan) sehingga semua proses ini disebut 3T.

Berbeda dengan tes dan perawatan, penelusuran kasus merupakan ranah pemerintah baik di pusat dan daerah. Oleh sebab itu Bessie meminta PSBB total ini dijadikan momentum perbaikan pada kemampuan Puskesmas hingga Dinas Kesehatan mengendus kontak erat Covid-19.

“Nanti akan terlihat apakah fasilitas, tenaga kesehatannya atau memang rasio terhadap kasus yang ditangani sudah cukup. Tapi harus ada terobosan,” katanya.

Dari data mereka, hingga Rabu (9/9) masih ada 15.342 atau 30,9% kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang belum diketahui dan sedang dalam penelusuran. Bessie menjelaskan tracing juga memiliki potensi kegagalan dalam pelaksanaannya lantaran tak ada indikator yang jelas dari otoritas kesehatan.

Ini membuat petugas di lapangan tak mampu memeriksa seluruh kontak erat “Harusnya semua dianggap kontak erat saja,” katanya.

Dia juga mencontohkan adanya negara yang mampu melakukan tracing kasus positif dengan baik. Salah satunya Korea Selatan yang memacu penelusuran meskipun kasus Covid-19 menurun.

Ini dilakukan agar tak ada kasus positif di Negeri Ginseng yang terlewat. “Mereka ketika kasus menurun malah dipacu hingga 1:100 orang,” kata dia.

Tes dan Lacak Jadi Kunci

Selain itu dia juga menyoroti tes yang cenderung stagnan efisien sepanjang Juli dan Agustus. Dari data KawalCOVID-19, sepanjang dua bulan itu jumlah uji harian di DKI rata-rata hanya berada di angka 4.000 tes meski belakangan meningkat. “Tes harus jadi perpanjangan tracing, begitu juga sebaliknya,” kata Bessie.

Bessie juga berharap PSBB bisa diberlakukan paling tidak hingga angka RLI bisa meningkat dan positivity rate menurun. Jika Anies melonggarkan pembatasan saat dua angka ini belum membaik, dikhawatirkan penularan terus membengkak.

Sedangkan Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan  mengatakan meningkatnya kasus di Ibu kota terjadi karena rasio lacak rendah dan protokol kesehatan tak berjalan baik. Padahal saat ini tes di DKI sudah melewati standar organisasi kesehatan dunia (WHO). “Fokus pada pelacakan karena kalau hanya tes akan percuma,” kata Iwan, Kamis (10/9).

Bahkan dia meminta Anies melakukan penelusuran kepada seseorang yang dinyatakan sebagai suspect Covid-19. Ini karena hasil tes polymerase chain reaction (PCR) memakan waktu sehingga mereka berpotensi menularkan orang lain selama jeda.

“Hasil laboratorium ini bisa 3 sampai 7 hari. Selama tiga hari ini suspect bisa ke mana-mana,” ujar dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC) dr. Corona Rintawan mengatakan RI belum punya aturan yang mewajibkan pelacakan kasus dalam jumlah tertentu.

Ia berharap Kementerian Kesehatan bisa mengeluarkan regulasi untuk meningkatkan pengejaran kontak pasien positif. "Karena sampai saat ini masih cenderung pada testing dan treatment. Memang harus tingkatkan tracing," kata dia bulan lalu.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti tak merespons pesan pendek dan telepon Katadata.co.id mengenai rendahnya kemampuan penelusuran ini. Namun pekan lalu Anies mengklaim penanganan corona sudah berjalan ke arah yang tepat.

Dia menyatakan DKI telah menjalankan testing, tracing, dan treatment dengan masif sehingga masyarakat perlu mengimbangi dengan disiplin. “Kami mendorong warga memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan,” kata Anies, Sabtu (5/9) dikutip dari Tempo.

Optimisme Anies ini ternyata tak diimbangi pemerintah pusat. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui kemampuan penelusuran kontak kasus corona di Indonesia masih belum mumpuni.

Namun Satgas akan melakukan segala cara untuk meningkatkan rasio penelusuran kontak menjadi 30. “Kapasitas tes akan terus ditingkatkan sehingga cakupan meluas dan membantu tracing lebih agresif,” kata Wiku, Kamis (6/8) dikutip dari Kompas.com.

 

 

 

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait