Tawaran Jet Tempur AS di Balik Fasilitas Ekspor untuk RI

Pakar menganggap tak ada makan siang gratis dalam hubungan RI dan AS. Mereka meminta pemerintah bermain cantik dalam percaturan geopolitik.
Ameidyo Daud Nasution
5 November 2020, 10:47
amerika serikat, f-35, alutsista
ANTARA FOTO/Siswowidodo
Penerbang dari pabrik pesawat Lockheed Martin Amerika Serikat melakukan Ôtest flightÕ perdana pesawat tempur F-16 setelah menjalani ÔupgradeÕ di Lanud Iswahjudi Magetan, Jawa Timur, Selasa (18/2/2020). TNI AU melakukan upgrade 10 unit pesawat tempur F-16 yang dikerjakan para teknisi TNI AU dan PT Dirgantara Indonesia di bawah supervisi Lockheed Martin.

Rencana Indonesia untuk memiliki pesawat tempur F-35 bikinan Amerika Serikat terpaksa diurungkan. Ini lantaran RI dianggap Negeri Paman Sam masih perlu meningkatkan kemampuan jet tempurnya sebelum menggunakan pesawat generasi lima.

Bahkan AS menawari RI untuk memberi pesawat generasi 4 seperti F-16 sebagai prasyarat memiliki F-35. Ini berarti Pemerintah diminta membeli pesawat tempur AS dua kali karena salah satunya dilakukan sebagai persyaratan saja.

"Untuk mencapai ke F-35 itu, kita harus mempunyai pesawat F-16 blok 72. ini pesawat F-16 termutakhir sebelum bisa mendapatkan pesawat tempur F-35," kata Duta Besar RI Muhammad Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11) malam.

Padahal beberapa hari sebelumnya, AS baru saja memperpanjang fasilitas bebas tarif bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) bagi produk ekspor asal Indonesia. Hal ini dilakukan setelah Negeri Paman Sam mengevaluasi negara-negara penerima bantuan, termasuk RI selama 2,5 tahun.

Hal ini dianggap para pakar sebagai makan siang yang tak gratis antara Indonesia dengan AS. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi juga mengatakan permintaan AS menjadi hal yang wajar dalam perdagangan kedua negara. Apalagi AS tetap berkepentingan untuk menipiskan defisit perdagangannya dengan Indonesia.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2020, neraca perdagangan AS dengan RI mengalami defisit US$ 1,08 miliar. “Dalam perdagangan, negosiasi itu adalah seninya dan tidak ada yang gratis,” kata Fithra kepada Katadata.co.id, Rabu (5/11).

Meski demikian, Fithra merasa hal tersebut bukan hal yang merugikan buat Indonesia. Apalagi terbuka kemungkinan ekspor RI bisa melejit lantaran AS menghentikan fasilitas yang sama bagi negara eksportir besar lain. “Ekspor kita ke sana naik 2,9%, jadi tidak masalah. Yang penting sama-sama untung,” katanya.

Sedangkan Direktur Institute of International Studies Riza Noer Arfani mengatakan AS juga mempertimbangkan status geopolitik RI dalam perdagangan alutsista. Politik bebas aktif yang dianut RI membuat pemerintah tak bersekutu dengan beberapa negara besar.

Riza mencontohkan, pemerintah pernah menolak pesawat P-8 Poseidon milik militer AS untuk singgah dan mengisi bahan bakar. Hal ini tentunya berdampak pada hubungan kedua negara. “Sehingga dalam deal alutsista, AS akan banyak berhitung,” kata Riza.

Baik Fithra maupun Riza menganggap RI seharusnya sadar akan potensi lain dari perdagangan kedua negara. Apalagi AS bersama Jepang telah menunjukkan komitmennya mendukung RI agar tidak condong mendekat ke Tiongkok.

“Di sini, kita harus mendapatkan peluang. Jangan sampai hanya diambil Vietnam saja,” ujarnya merujuk pada perpindahan usaha AS ke wilayah Asia Tenggara.

Sedangkan Riza menganggap sektor perdagangan bisa menjadi kartu yang dimanfaatkan oleh pemerintah saat bernegosiasi dengan AS. Ia mencontohkan di masa lalu, Indonesia pernah menjadikan beberapa komoditas pangan sebagai alat barter dengan jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30.

“Kita perlu belajar negosiasi yang sejajar seperti selama ini dlakukan dengan pihak lain seperti Rusia,” kata dosen Hubungan Internasional universitas Gadjah Mada ini.

Faktor Presiden

Hal yang menjadi masalah menurut Fithra adalah kemampuan RI untuk memanfaatkan fasilitas dari AS tersebut. Dia menjelaskan saat ini eksportir Tanah Air baru memanfaatkan sekitar 30% dari 3.572 pos yang diberikan.

“Ini yang harus bisa kita manfaatkan, apalagi ke depannya bisa ada limited trade deal,” katanya.

Tantangan lain menurutnya jika Trump dikalahan Joe Biden dalam Pemilihan Presiden AS. Hal ini berpotensi mengubah peta hubungan bilateral mengingat Biden bisa fokus pada perjanjian tingkat regional. “Dia (Biden) lebih regional, seperti (mengaktifkan) Trans Pacific Partnership (TPP),” kata dia.

USA-ELECTION/BIDEN
USA-ELECTION/BIDEN (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/WSJ/cf)

 

Meski demikian, Fithra memprediksi RI tetap akan mendapatkan keuntungan dari AS meski Trump atau Biden menang. Apalagi Indonesia dianggap sebagai mitra AS dalam menghadapi hegemoni Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan.

Sedangkan Riza memprediksi bahwa baik Trump maupun Biden tetap akan menempatkan Indonesia dalam peta kebijakan strategis mereka. Ini lantaran keduanya pasti membutuhkan sekutu untuk menantang supremasi Tiongkok di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.

“Hanya saja pendekatannya mungkin tidak seasertif Trump, tapi kepentingan AS tetap akan sama,” katanya.

Oleh sebab itu dia meminta pemerintah bermain cantik demi memanfaatkan keuntungan dalam hubungan bilateral dengan AS. Apalagi selama ini Presiden Joko Widodo kerap memberikan sinyal dirinya tak terlalu dekat dengan Washington.

“Antara Istana, Kemenhan, Kemendag, dan Kemenlu harus main elegan. Ini kesempatan bagus karena mereka butuh kita untuk melawan pengaruh Tiongkok,” kata Riza.

Hingga pukul 09.30 WIB, suara elektoral yang dikumpulkan Biden masih mengungguli Trump dengan perolehan 264 berbanding 214. Sedangkan untuk menjadi Presiden, mereka harus mampu mengumpulkan 270 suara elektoral. 

(Catatan redaksi: Judul artikel ini telah diubah pada Kamis (5/11) pukul 15.15 WIB untuk memberi konteks tawaran jet tempur F-16 yang disampaikan Duta Besar RI untuk AS Muhammad Lutfi)

Video Pilihan

Artikel Terkait