Sosok Menteri Baru Kelautan & Perikanan di Tangan Jokowi dan Prabowo

Presiden diminta menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan definitif pengganti Edhy Prabowo. Bola ada di tangan Jokowi dan Prabowo.
Image title
27 November 2020, 06:00
jokowi, kabinet, prabowo
Adi Maulana Ibrahim |Katadata
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan saat digiring menuju ruang konferensi pers seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster.

Edhy Prabowo resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster, Rabu (26/11). Edhy pun telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan pengurus Partai Gerindra.

Hingga saat ini, posisi Edhy digantikan sementara oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor: B-835/SJ/XI/2020 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar pada Rabu (25/11).

Luhut dijadwalkan mulai melaksanakan rapat dengan jajaran Eselon 1 dan 2 KKP pada Jumat (27/11) sore.  Istana mengatakan Luhut akan mengisi jabatan tersebut sampai Presiden Joko Widodo menentukan pejabat definitif.

"Jadi begitu ditempati pejabat baru, beliau tidak menjadi ad interim," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian saat dihubungi, Kamis (26/11).

Donny belum bisa memastikan butuh waktu berapa lama untuk menentukan sosok yang akan menggantikan Edhy. Dia mengatakan hingga saat ini, Jokowi belum membicarakan calon pengganti kader Gerindra tersebut.

Mantan Wali Kota Solo itu juga belum berdiskusi dengan partai tertentu atau dengan kalangan profesional. Presiden hanya berpesan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap bekerja seperti biasa. "Presiden ingin kementerian tetap bekerja normal," ujar dia.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin memperkirakan, kursi menteri pengganti Edhy kemungkinan akan kembali diisi oleh kader partai Gerindra lainnya. Sebab, partai berlambang kepala garuda tersebut telah memastikan jatah dua kursi menteri hasil rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Ujang menilai, sosok yang menggantikan Edhy kemungkinan ialah kader berpengalaman semodel Fadli Zon, Sufmi Dasco Ahmad, Sandiaga Uno, atau lainnya. Nama menteri baru disebutnya menjadi keputusan Jokowi serta Prabowo.

"Bisa saja diberikan ke kader Gerindra, tergantung Prabowo. Bisa juga diberikan ke profesional, semua di tangan Jokowi," kata Ujang.

Namun ia mengatakan mundurnya Edhy tersebut tidak akan menjadi momentum bagi Jokowi untuk merombak susunan kabinet. Apalagi Presiden telah memberikan sinyal tidak akan merombak kabinet dengan menyebutkan kinerja menteri sudah baik. "Kemungkinan tidak ada reshuffle, hanya mengganti Edhy saja," kata dia.

Syarat Profesionalisme

Di sisi lain penunjukkan pejabat definitif dirasakan mulai mendesak karena menyangkut pelayanan publik dan nelayan. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, berbeda dengan Kementerian Sekreatriat Negara, kementerian teknis sangat penting karena langsung terkait hajat masyarakat.

"Sangat urgent karena KKP itu kementerian teknis, harus segera diisi," kata Trubus kepada Katadata.co.id.

Trubus pun menilai kursi Menteri Kelautan dan Perikanan lebih baik diisi dari kelompok profesional. Namun, bila jabatan tersebut kembali diduduki oleh partai Gerindra, Trubus berharap sosok tersebut memiliki sepak terjang yang baik.

Ia pun menyinggung Sandiaga Uno mempunyai pengalaman yang tidak dimiliki oleh anggota Gerindra lainnya. "Tapi kembali lagi, ini hak prerogatif Jokowi," kata dia.

Trubus juga berharap Menteri baru dapat memperkuat institusi dan memperbaiki birokrasi di lingkungan KKP. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan perlu memiliki sikap kepemimpinan yang baik, profesional, serta memiliki keahlian dalam hubungan internasional. "Susi Pudjiastuti misalnya, hubungannya dengan internasional baik," ujar dia.

 

Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Ahmad Dasco menyebutkan, belum ada pembicaraan dengan Jokowi terkait sosok yang menduduki kursi KKP nomor satu. "Kami belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu," katanya.

Ia pun memastikan, penunjukkan menteri menjadi hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, Gerindra akan menunggu serta tidak akan mencampuri keputusan Jokowi.

Dasco juga mengatakan partai telah menerima surat pengunduran diri Edhy sebagai Wakil Ketua Umum. Meski belum menyebutkan pengganti, ia mengatakan Gerindra sedang menyiapkan pengganti.

"Pengunduran diri Edhy Prabowo kami terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di partai dan karena sudah diumumkan, kami terima dan akan segera siapkan penggantinya," ujarnya.

Reporter: Rizky Alika

Video Pilihan

Artikel Terkait