Luhut Akan Pimpin PPKM Darurat Jawa - Bali, Ini Rincian Pembatasannya

Luhut mengusulkan supermarket, pasar tradisional, dan swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 selama PPKM darurat. Kapasitasnya juga dikurangi 50%.
Image title
30 Juni 2021, 17:52
ppkm darurat, ppkm mikro darurat, pembatasan kegiatan ppkm, luhut pandjaitan, jokowi, lockdown, mal tutup, jakarta
ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.
Dua orang pesepeda mengayuh sepedanya di sebuah mal di Kota Tangerang, Banten, Minggu (28/3/2021). Pemerintah mengusulkan mal ditutup selama pelaksanaan PPKM mikro darurat yang rencananya dimulai Sabtu (3/7).

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali. Luhut pun mengusulkan beberapa aktivitas dibatasi. Beberapa kegiatan tersebut adalah   pusat perbelanjaan dan mal ditutup selama pelaksanaan PPKM darurat.

Berdasarkan dokumen hasil rapat hari Kemenko Marves, Rabu (30/6) yang diterima Katadata.co.id, pengetatan aktivitas untuk PPKM darurat Jawa Bali meliputi penutupan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan. Sementara, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

"Iya betul. Itu yang Pak Luhut usulkan," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi saat dihubungi Katadata.co.id, Rabu (30/6).

 

Meski begitu, Jodi belum bisa memastikan kapan aturan itu akan berlaku karena bergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo. "Kami berharap secepatnya berlaku," kata Jodi.

Dalam hasil rapat tersebut, restoran dan rumah makan hanya menerima layanan bungkus makanan (take away) dan pesan antar (delivery). Sementara, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara.

Begitu pula dengan kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan akan ditutup sementara.

Sedangkan, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%. "Dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat," demikian tertulis.

Selain itu, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian, Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

Selama PPKM darurat, aktivitas bekerja dari rumah (WFH) berlaku 100% untuk sektor non esensial. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan belajar mengajar, seluruhnya dilakukan secara daring.

Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan. Sementara, sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.

Selain itu, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

Adapun, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bis dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis I dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Selama PPKM darurat, Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri diminta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat.

Luhut mengusulkan PPKM darurat berlaku pada 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian di bawah 10 ribu per hari. Aturan ini diusulkan berlaku di 121 kabupaten/kota di Jawa dan Bali.

(Catatan redaksi: Artikel ini telah diubah pada Rabu (30/6) pukul 21.00 WIb untuk menambahkan rencana ketentuan PSBB darurat pada paragraf 11-13)

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait