Bakal Diumumkan Jokowi Atau Luhut, Bagaimana Kelanjutan PPKM Level 4?
Pemerintah telah melakukan rapat terbatas (ratas) terkait Covid-19 pada Senin (2/8). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengatakan, keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Budi mengatakan pemerintah telah membahas nasib PPKM level 4 dalam rapat. Namun, belum ada informasi kapan keputusan PPKM level 4 diumumkan.
"Nanti kami serahkan ke Bapak Presiden atau Pak Presiden tugaskan ke Menko lakukan pengumuman itu," kata Budi usai menghadri ratas dengan Jokowi secara virtual, Senin (2/8).
Sebelumnya, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Alexander K. Ginting mengatakan pelonggaran dan perpanjangan pembatasan sedang dikaji berdasarkan data penularan sepakan belakangan.
“Prinsipnya pengendalian lanjut, vaksinasi ditingkatkan, dan penelusuran kontak harus sesuai target,” kata Alexander kepada Katadata.co.id, Senin (2/8).
Dari data pemerintah, penurunan kasus terus terjadi di Pulau Jawa selama sepekan belakangan. Lonjakan kasus di DKI Jakarta tercatat hanya 2.701 orang pada Minggu (1/8), turun dari 5.3093 dari Minggu (25/7).
Begitu pula kenaikan kasus di Jawa Barat yang turun dari 5.302 pada Minggu (25/7) menjadi 2.769 sepekan kemudian. Tren penurunan kasus juga terlihat di Jawa Tengah dari 5.265 pasien baru pada Minggu pekan lalu menjadi 4.234 kemarin. Begitu pula tambahan kasus di Jawa Timur yang menurun dari 4.763 kasus akhir pekan lalu menjadi 3.671 kasus baru kemarin.
Namun lonjakan kasus terus terjadi di Luar Jawa. Angka pasien baru Covid-19 di Kalimantan Timur terus merangkak dari 1.693 kasus menjadi 1.716 kemarin. Begitu pula kasus di Sumatera Utara yang meningkat dari 1.031 orang akhir pekan lalu menjadi 1.179 orang pada Minggu kemarin.
Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan dari kacamata epidemiologi, PPKM tetap harus dilanjutkan karena angka rasio positif Covid-19 masih tinggi. Ia khawatir jika pembatasan dilonggarkan maka kasus penularan dan kematian akan meningkat lagi.
Dia mengatakan dalam hal ini belum ada satu daerah di Indonesia dengan rasio di bawah 5%. Selain itu angka kematian masih tinggi, ini diperparah dengan keterbatasan sistem pelaporan dan deteksi kasus.
Selain itu Dicky menyoroti banyaknya pasien yang positif corona namun terpaksa harus menjalani isolasi mandiri. “Jadi BOR walaupun sudah turun tapi komposisi masyarakat yang ke RS mungkin hanya 15 sampai 20%,” katanya kepada Katadata.co.id, Senin (2/8).Namun ia memahami bahwa pemerintah bisa saja melonggarkan PPKM dengan pertimbangan kondisi ekonomi dan sosial. Meski demikian mereka harus tetap menjaga kondisi dari penularan.
Salah satunya adalah tes, penelusuran, dan perawatan serta memacu angka vaksinasi satu juta per hari. Selain itu masyarakat perlu menjaga protokol kesehatan saal pembatasan. “Jangan sampai masyarakat salah pemahaman bahwa dilonggarkan berarti situasi lebih aman,” ujar dia.
Dicky juga meminta pemerintah membatasi kegiatan perkantoran 100% untuk mengurangi mobilitas dalam jumlah tinggi. Selain itu angka kematian harus ditekan dengan memberikan perlindungan kepada mereka yang berisiko tinggi seperti komorbid dan ibu hamil.
“Keluarkan kebijakan untuk melindungi mereka. Penting visitasi ke rumah dan analisa risiko awal sebelum isoman,” katanya.
Selain itu pemerintah harus mengelola keberhasilan dengan strategi risiko yang tepat. Kemudian, banyaknya kasus yang ditemukan seharusnya tak membuat semua pihak khawatir. “Justru jika sedikit patut dicurigai lemahnya adalam mendeteksi musuh,” kata Dicky.
