Bahas 5 Hal, Jokowi - Petinggi Parpol Klaim Tak Singgung Amendemen UUD

Sebelumnya Ketua MPR menyatakan amendemen UUD 1945 perlu dilakukan secara terbatas.
Ameidyo Daud Nasution
25 Agustus 2021, 21:55
amendemen uud, nasdem, jokowi
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Menkominfo Johnny G Plate (kiri) memberikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Dalam rapat kerja tersebut membahas mengenai tata kelola 5G dan berakhirnya keanggotaan Dewas LPP RRI Periode 2016 Ð 2021.

Petinggi partai politik koalisi pemerintah telah menyelesaikan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (25/8). Usai pertemuan, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate sempat menjawab pertanyaan awak media soal wacana amendemen UUD 1945.

Dia mengatakan rencana tersebut harus dikonsultasikan dengan masyarakat secara luas. Mekanismenya lewat survei, diskusi publik, hingga mendengarkan aspirasi tokoh masyarakat maupun agama.

"Perlu ada konsultasi dengan rakyat karena amendemen konstitusi harus berasal dari keinginan mereka buka elite politik," kata Johnny di Istana Kepresidenan, Rabu (25/8).

Pada Sidang Tahunan 16 Agustus lalu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai perlu perubahan terbatas terhadap UUD 1945. Namun, Bambang menjamin tidak ada perubahan berlebihan pada amendemen tersebut.

Advertisement

Sedangkan pakar hukum mengkhawatirkan amendemen akan melebar dari wacana awal yakni memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menjadi pintu masuk perpanjangan masa jabatan Presiden selama tiga periode.

Johnny juga menyampaikan bahwa amendemen UUD 1945 adalah domain MPR dan diproses partai politik lewat fraksi yang ada di lembaga tersebut. Proses amendemen ini merupakan hal yang berbeda sehingga perlu dilakukan secara matang.

"Karena tidak sama dengan proses revisi Undang-Undang, sangat berbeda prosesnya," kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Sebelumnya Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti memeintaamendemen UUD 1945 perlu dicegah sejak awal agar tak menjadi bola liar. Ini untuk mencegah perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

Meski demikian Johnny membantah pertemuan membahas soal amendemen UUD 1945. Pembicaraan antara parpol dan Presiden hanya terkait lima hal yakni penanganan Covid-19, ekonomi nasional, strategi perekonomian ke depan, ketatanegaraan dan sistem pemerintahan akibat dampak pandemi, serta Ibu Kota baru.

Tak hanya itu, pertemuan tersebut sekaligus memastikan bergabungnya Partai Amanat Nasional ke dalam koalisi pemerintah. Ini lantaran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno ikut merapat.

"Sahabat baru kami dalam koalisi dan memperkuat gagasan, pandangan, serta ide dalam melanjutkan peemrintahan," kata Johnny.

Selain itu, pimpinan parpol yang turut hadir ialah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, serta Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Turut hadir pula Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen PKB Hasanudin Wahid, serta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa didampingi Sekjen Arwani Thomafi.

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait