Audit BPKP Mencium Indikasi Penyalahgunaan Stok Vaksin Covid-19
Kementerian Kesehatan telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit penggunaan vaksin Covid-19. Dari hasil pemeriksaan, BPKP mengendus indikasi penyalahgunaan vaksin corona.
Namun mereka belum menjelaskan secara rinci penyalahgunaan vaksin yang dimaksud. Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Kebencanaan BPKP Michael Rolandi C. Brata hanya mengatakan, hal tersebut menjadi tujuan audit sementara (TAO) pihaknya..
"Di beberapa kesempatan ada indikasi penyalahgunaan persediaan vaksin," kata Michael dalam diskusi Transparency International Indonesia secara daring, Kamis (14/10).
Dalam kesempatan tersebut, Michael juga menyinggung vaksinasi dosis ketiga untuk kelompok di luar petugas kesehatan. Ia mengatakan, penyalahgunaan vaksin booster tersebut juga menjadi tujuan audit BPKP.
Meski begitu, BPKP masih menghadapi tantangan dalam audit vaksinasi dosis ketiga. Pasalnya mereka tak bisa mengidentifikasi apakah vaksinasi di lapangan merupakan dosis ketiga.
Selain itu vaksinasi dosis ketiga di luar petugas kesehatan tidak dilaporkan dalam sistem PCare. "Yang masuk laporan satu data vaksin ialah orang yang sudah ditentukan sasarannya," ujar dia. Namun, BPKP membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang menemukan vaksinasi dosis ketiga selain petugas kesehatan.
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 yang terbit pada 23 Juli 2021, program booster hanya menyasar tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
Terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Nasional dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan Kemenkes belum mendapatkan hasil audit tersebut. Ia juga akan melihat permasalahan pasokan secara luas.
