Kominfo Temukan 2.000 Konten Hoaks Vaksin Covid-19 Sejak Awal 2021

Platform yang paling banyak digunakan masyarakat untuk menyebarkan berita hoaks ialah Whatsapp dan Facebook
Image title
19 Oktober 2021, 17:08
hoaks, vaksin, covid-19
Katadata
Spanduk untuk menangkal hoaks vaksinasi di Pasar tanggul, Surakarta

Berita bohong tentang Covid-19 masih bersebaran tersebar di media sosial selama pandemi. Bahkan pemerintah telah menemukan sekitar 2 ribu hoaks terkait vaksin corona.

Berdasarkan laman trustpositif.kominfo.go.id, sejak awal tahun ini hingga 19 September sudah ada 1.957 hoaks terkait vaksin. Sedangkan angka tersebut berasal dari 363 induk berita bohong yang telah menyebar sebelumnya.

Saat ini, pemerintah tengah berusaha menurunkan konten hoaks terkait vaksin tersebut. "Hoaks sudah 2.000-an. Tapi perlu kami sampaikan, itu adalah anak-anaknya hoaks," kata Direktur Pengelolaan Media Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nursodik Gunarjo dalam webinar Katadata x Google News Initiative, Selasa (19/10).

 

Adapun, platform yang paling banyak digunakan masyarakat untuk menyebarkan berita hoaks ialah Whatsapp dan Facebook. Biasanya, warganet hanya menyebarkan informasi yang mereka terima, namun tidak membuat berita bohong tersebut.

Hal ini yang menjadi kekhawatian pemerintah lantaran literasi digital masyarakat masih rendah. "Artinya kebenaran dalam media sosial adalah belakangan. Tanpa pikir panjang, bagikan hoaks ke orang lain," ujar Nursodik.

Oleh sebab itu Kominfo akan berusaha memberikan edukasi dan literasi terkait Covid-19 kepada masyarakat. Mereka juga akan gencar melakukan klarifikasi hoaks, hingga penegakan hukum.  "Ada restorative justice dan langkah hukum," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan strategi pentahelix dibangun saat menyusun strategi komunikasi dalam memerangi hoaks. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, media massa, pihak swasta, dan akademisi.

Pada target masyarakat perkotaan, pemerintah melakukan komunikasi melalui media sosial. Sedangkan, sosialisasi kepada masyarakat pedesaan dilakukan dengan Dinas Kominfo.

Selain itu penggunaan data juga dilakukan untuk memberikan penjelasan ilmiah kepada masyarakat. "Bahkan, baliho dan spanduk di desa diperlukan," ujar dia.

 

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait