Dua Tantangan Pertumbuhan Ekonomi RI 2023: Covid-19 dan Inflasi Global
Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 5,5 hingga 5,9%. Meski demikian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai sasaran tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu tantangan pertumbuhan ekonomi 2023 adalah ketidakpastian mengenai penularan Covid-19 dan varian turunannya. Selain itu inflasi global yang berdampak pada naiknya suku bunga bank sentral di beberapa negara berpotensi menghambat ekonomi RI tumbuh.
“Kemudian pertumbuhan ekonomi (dunia) pada 2023 diperkirakan lebih rendah dari 2022,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual usai Sidang Kabinet, Rabu (16/2).
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi di Amerika Serikat sebesar 7,5% bisa mendorong kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Begitu pula negara-negara lain seperti Argentina, Brasil, Rusia, Turki, hingga Meksiko yang mengalami inflasi.
“Kenaikan inflasi yang tinggi tentu bisa mengancam pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat tergerus,” katanya.
Sedangkan Indonesia termasuk negara yang bisa memulihkan ekonomi hingga mencapai posisi sebelum Covid-19. "Jadi GDP (Gross Domestic Product) kita secara level sudah mencapai pre-Covid level atau bahkan di atasnya," ujar dia.
Kondisi tersebut didukung oleh pemulihan dari sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor. Sedangkan dari sisi produksi, sektor manufaktur, perdagangan, dan konstruksi sudah mencapai posisi sebelum pandemi.
Bahkan, Indonesia dapat memulihkan ekonomi ke posisi sebelum pandemi hanya dalam lima kuartal. Sementara, banyak negara lain yang belum mencapai pertumbuhan ekonomi sebelum posisi pandemi. "GDP mereka masih di sekitar 94-97% (kembali seperti sebelum pandemi," ujar Sri Mulyani.
Adapun, sumber pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan berasal dari sisi pengeluaran. Pemerintah membidik konsumsi dapat tumbuh sekitar 5% dibandingkan tahun lalu, sedangkan investasi meningkat sekitar 6% secara tahunan.
Kemudian, ekspor ditargetkan mencapai 6-7% dibandingkan tahun lalu. Ekspor tersebut akan mengutamakan produk hilirisasi serta memerhatikan permintaan global.
Belanja pemerintah akan diutamakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, hingga akselerasi infrastruktur. Selain itu, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, dan peningkatan ekonomi hijau akan digenjot dengan pemberian berbagai insentif.
