Kebijakan Publik Berbasis Sains Masih Terhambat Lemahnya Literasi

Satryo menyayangkan formulasi kebijakan Pemerintah kerap tidak berbasis bukti sains
Image title
23 Maret 2022, 14:28
sains, iptek, penelitian
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pras.
Peneliti menyiapkan pengujian imunomodulator (peningkat imun tubuh) bagi pasien COVID-19 di Laboratorium Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020).

Berbagai lembaga telah membuat kajian untuk diimplementasikan dalam kebijakan publik. Namun, masih banyak hasil penelitian yang tidak dimanfaatkan dalam kebijakan pemerintah.

Hal ini lantaran lemahnya kemampuan literasi baik masyarakat maupun pemerintah untuk mengakses sains. Sebagai contoh, kebijakan berbasis pengetahuan diperlukan untuk menemukan solusi pandemi Covid-19.

"Banyak kajian dilakukan yang diharapkan menjadi kebijakan publik tapi sering tidak terjadi karena masih lemahnya literasi sains di masyarakat," kata Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam Konferensi Knowledge-to-Policy yang digelar Katadata.co.id secara daring, Rabu (23/3).

 

Advertisement

Adapun, kemampuan komunitas dalam menerapkan literasi sains tergantung dari konteks struktur sosial. Guna meningkatkan literasi sains, perlu upaya kolektif untuk memahami hasil kajian yang bisa diangkat menjadi kebijakan publik.

Selain itu, untuk memahami sains, masyarakat perlu pemahaman proses dan praktik ilmiah hingga cara kerja ilmuwan. " Cukup banyak yang harus dipahami. Tidak hanya dari segi evidence, tapi juga mekanisme," ujar Satryo.

Ia pun menyayangkan, formulasi kebijakan kerap tidak berbasis bukti ilmiah. "Sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, lembaga think thank pun menjelaskan upaya pemanfaatan kajian mereka terhadap kebijakan publik. Salah satunya,  Institute for Research and Empowerment (IRE) yang memaparkan tantangan yang dihadapi masyarakat desa saat pandemi.

"Ada kerentanan lebih berat di pedesaan karena terbatas pada infrastruktur, seperti jaringan internet," ujar Direktur Eksekutif IRE Dina Mariana.

Riset IRE di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menemukan dampak pandemi terhadap perempuan sangat tinggi. Beberapa di antaranya, angka kekerasan perempuan dan anak meningkat 250%. Kemudian, kehamilan tidak diinginkan meningkat hampir dua kali lipat.

Belum lagi pembatasan sosial turut mematikan sumber pendapatan masyarakat di desa wisata. Meski demikian, IRE dan pemerintah desa menemukan hal lain yakni solidaritas yang tinggi dari masyarakat. "Ini jadi kekuatan utama warga desa untuk bangkit dan pulihkan situasi ekonomi," katanya.

Makanya Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya menghidupkan sumber ekonomi alternatif pada masyarakat dengan mendorong produksi minuman instan wedang rempah. Hingga saat ini, produksi wedang rempah itu telah berkembang menjadi potensi masyarakat desa.

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait