Konstruksi Jalan hingga Istana IKN Akan Mulai Terlihat Kuartal I 2023
Otoritas Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menargetkan perkembangan konstruksi di Kalimantan Timur akan terlihat mulai 3 bulan pertama 2023. Pasalnya, semua kontrak yang dilelang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah ditandatangani.
Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan para pemenang lelang konstruksi IKN Nusantara telah memobilisasi peralatan konstruksinya masing-masing. Selain itu, sebagian komponen konstruksi telah masuk di lokasi konstruksi.
"Pada kuartal I-2022 nanti akan kelihatan sumbu kebangsaan seperti apa. Ada jalan akses barat, akses timur, kemudian istananya seperti apa," ujar Bambang. kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/1).
Selain pengembangan lahan, Kementerian PUPR telah melelang proyek-proyek yang dikerjakan tahun ini pada akhir 2022. Adapun, anggaran proyek IKN Nusantara terbesar pada tahun ini adalah pada bidang pembangunan gedung senilai Rp 10,3 triliun.
Sementara itu, anggaran konstruksi dengan anggaran terbesar selanjutnya adalah konektivitas darat sejumlah Rp 8,7 triliun dan diikuti infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,1 triliun. Secara total anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk proyek IKN Nusantara pada 2023 adalah Rp 20,8 triliun.
Fokus konstruksi IKN pada tahun ini adalah pembangunan kompleks kantor wakil presiden dan jalan nasional akses ke KIPP IKN. Sedangkan jalan tol sepanjang 11 kilometer sebagai akses kawasan pusat IKN juga akan dibangun.
Jalan tol tersebut akan dibangun dari Km 11 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menuju IKN Nusantara. Jalan bebas hambatan ini akan memotong waktu perjalanan dari Balikpapan ke IKN Nusantara menjadi 30-40 menit.
Bambang mengatakan pembangunan jalan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi alam di IKN Nusantara. Artinya, tidak semua hutan di IKN Nusantara akan dibabat demi pembangunan jalan tersebut.
Sebagai informasi, pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045. Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%.
Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP. Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
