Ranking Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk, Jokowi Panggil Mahfud
Presiden Joko Widodo langsung berbenah menyikapi turunnya indeks persepsi korupsi atau CPI Indonesia 2022 dari 38 poin menjadi 34 poin. Jokowi langsung memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ke Istana siang ini.
Mahfud mengatakan, Jokowi akan memberikan arahan khusus terkait pemberantasan korupsi kepada pembantunya dalam waktu dekat. Meskipun belum membocorkan kebijakan pemberantasan korupsi, Mahfud memberikan sinyal hal tersebut berupa sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Sehingga tidak ada lagi tawar menawar lewat lisan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kompleks Istana Merdeka, Senin (6/2).
Mahfud mengatakan arahan khusus oleh presiden dalam 203 hari ke depan merupakan sikap pemerintah terhadap penurunan angka CPI. Menurutnya, pemerintah akan terus berperang melawan korupsi.
Mahfud menjelaskan, beberapa hal yang membuat angka CPI Indonesia susut adalah korupsi politik dan benturan kepentingan. Benturan yang dimaksud adalah saat pejabat pemerintahan memiliki bisnis privat.
Selain itu, Mahfud menyebutkan TII menilai ada beberapa proses pembuatan aturan yang tidak adil. Oleh sebab itu Jokowi akan mempelajari seluruh temuan TII tersebut.
Di samping itu, Mahfud menemukan ada beberapa poin terkait pemberantasan korupsi yang membaik dalam laporan TII. Poin yang dimaksud adalah naiknya indeks penegakan hukum dan keadilan pada 2022 dari 23 menjadi 24.
Selain itu, indeks perkembangan demokrasi naik dari 22 pada 2021 menjadi 24 pada 2022. Akan tetapi, turunnya beberapa angka dalam beberapa poin membuat CPI Indonesia turun pada 2022.
Namun Mahfud menekankan CPI yang dirilis Transparency International Indonesia atau TII hanya sebatas persepsi dan bukan fakta. Namun ia mengapresiasi hasil analisis TII terhadap persepsi masyarakat terkait korupsi di dalam negeri.
