Denny Indrayana Sebut Golkar Akan Dibajak: Ini Tanggung Jawab Jokowi
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana kembali beropini soal 2024. Denny mengatakan Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas kisruh yang terjadi di Partai Golkar.
Ia mengatakan saat ini Jokowi cawe-cawe untuk membajak Golkar hingga menjegal pencalonan Anies Baswedan. Ia berharap cara-cara seperti ini bisa dihentikan demi kompetisi politik yang adil.
"Hukum hanya dipermainkan. Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi.," kata Denny dalam keterangannya seperti ditulis pada Kamis (27/7).
Denny menyoroti instrumen hukum yang diduga kerap dipakai untuk menyerang lawan politik. Denny meminta Jokowi tetap menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan bukan karena perbedaan sikap.
"Hukum hanya menjadi alat politik, kita harus tegas menolaknya," katanya.
Denny lalu menceritakan bahwa dirinya sempat dihubungi seorang petinggi Golkar usai Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung. Sosok tersebut menyebut Golkar lebih mudah dicopet ketimbang Partai Demokrat.
"Ada LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) dan Bahlil (Lahadalia) orang dalamnya," kata Denny mengulangi pesan petinggi Golkar tersebut.
Ia juga menegaskan akan tetap mendukung penegakan hukum apalagi jika terkait korupsi. Meski demikian, Denny menolak jika hukum ditegakkan secara tebang pilih.
"Kalau ada kawan koalisi yang dianggap tidak sejalan dengan strategi Pilpres 2024 maka dapat dipastikan muncul kasus hukum," katanya.
Jokowi sendiri telah menepis isu cawe-cawe dalam internal Partai Golkar. Menurutnya, masalah kepemimpinan di Partai Golkar tidak pernah diinisiasi oleh pemerintah.
Seperti diketahui, saat ini ada tiga figur yang menyatakan siap menggantikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.
"Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, pak Bamsoet ada punya keinginan jadi Ketua Umum Partai Golkar, itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kami," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Kamis (27/7).
