Sri Mulyani Sentil Negara Maju Ingkar Janji Bantu Rp 1.437 Triliun

Negara maju berjanji bantu negara berkembang US$ 100 miliar untuk atasi perubahan iklim, Sri Mulyani akan menagih janji tersebut
Image title
5 November 2021, 08:52
sri mulyani, lingkungan,
Youtube/Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Negara-negara maju telah berjanji untuk menyalurkan pembiayaan ratusan miliar dolar untuk membantu negara berkembang menangani perubahan iklim. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga saat ini janji tersebut belum terpenuhi.

Analisis OECD terbaru yang dirilis pada akhir Oktober lalu menunjukkan, target penyaluran US$ 100 miliar atau setara Rp 1.437 triliun (Kurs Rp 14.370 per US$) tersebut mungkin baru tercapai pada tahun 2023.  Padahal dana ini awalnya ditargetkan bisa tersalurkan penuh pada tahun 2020.

Sedangkan realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai US$ 79,6 miliar, naik 2% dalam setahun.  "Negara-negara maju gagal memenuhi janji mereka untuk mendanai US$ 100 miliar per tahun bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi ancaman climate change baik dalam bentuk program adaptasi maupun mitigasi," tulis Sri Mulyani dalam akun instragm pribadinya @smindrawati, Kamis (4/11).

 

Advertisement

Sri Mulyani menilai negara-negara berkembang butuh sumber pendanaan yang transparan, adil dan kredibel bagi penanganan perubahan iklim. Karena itu,  ia akan menagih janji negara maju itu lantaran Indonesia juga memiliki agenda pembiayaan mengatasi perubahan iklim.

 

"Saya meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk menyusun strategi detail dan berjuang keras dan inovatif dalam forum internasional, ini untuk menjaga kepentingan Indonesia dan menjadi warga dunia yang bertanggung jawab," ujarnya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

 

Sri Mulyani sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa negara berkembang harus diberi keleluasan dan tidak dipatok standar yang sama dengan negara maju terkait target perubahan iklim. Hal ini karena setiap negara memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda untuk menangani fenomena tersebut.

Di sisi lain, menurutnya negara maju punya kewajiban untuk membantu negara berkembang dan miskin dalam menangani perubahan iklim, termasuk selama proses transisi.

Sesuai dokumen Nationally Determined Contibutions (NDCs), Indonesia memiliki target penurunan emisi hingga 29% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri. Sri Mulyani mengatakan butuh anggaran sampai Us$ 365 miliar atau Rp 5.183 triliun untuk mencapai target tersebut.

RI juga punya target lebih ambisius yakni mencapai pengurangan emisi 41% pada periode yang sama, tetapi dengan bantuan pihak lain. Menkeu mengatakan, perlu pendanaan US$ 479 miliar atau Rp 6.801 triliun untuk mencapai target tersebut.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyempatkan hadir sebagai pembicara kunci di sejumlah forum diskusi internasional dalam acara COP26 di Glasgow. Sebagian besar topik yang dibahas dalam diskusi tersebut yakni masalah dukungan pembiayaan perubahan iklim, terutama kepada negara berkembang.

"Saya diundang dalam enam forum di hari terakhir saya di Glasgow, baik sebagai pembicara kunci maupun pemimpin diskusi koalisi Menteri Keuangan untuk pendanaan perubahan iklim," kata Sri Mulyani.

Adapun tema forum diskusi tersebut mencakup akses pembiayaan perubahan iklim di negara berkembang, skema pembiayaan dari sektor swasta dan pembuatan kebijakan pembiayaan perubahan iklim. Sri Mulyani juga hadir dalam diskusi dengan Koalisi Keuangan Syariah Inggris (UKIFC) dan UNDP Indonesia membahas topik inovasi pembiayaan syariah untuk perubahan iklim.

 

 

Reporter: Abdul Azis Said
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait