Setnov Beberkan Alasan Golkar Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

Partai Golkar resmi mengusung Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam ajang pemilihan kepala daerah Jawa Barat (Jabar) 2018. Surat keputusan rekomendasi diserahkan Ketua Umum Golkar Setya Novanto kepada keduanya di DPP Golkar, Jakarta, Kamis (9/11).

"Saya selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar menyerahkan surat pencalonan Ridwan Kamil sebagai gubernur dan Daniel Mutaqien sebagai calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat," kata Novanto.

Setnov mengatakan, keputusan mengusung Emil -sapaan Ridwan Kamil- dan Daniel dalam Pilkada Jawa Barat telah melalui kajian mendalam. Golkar melihat Emil cukup potensial untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat.

Emil kerap menempati posisi pertama dalam berbagai survei Pilkada Jabar. Novanto menyebut nilai elektabilitas, akseptabilitas, serta segi sosial dan kultur Emil selalu yang tertinggi. "Bagi masyarakat Jawa Barat, Kang Emil adalah ikon dan sosok pemimpin yang dicintai rakyat karena prestasi dan terobosan memajukan kota Bandung," kata Novanto.

Novanto menyebut pemilihan Emil sebagai calon gubernur Jawa Barat merupakan strategi untuk bisa memenangkan peta politik nasional. Sebab, Jawa Barat merupakan wilayah yang strategis bagi Golkar.

"Jawa Barat merupakan daerah yang sangat penting dan strategis. Jawa Barat merupakan lumbung suara sehingga siapa yang memenangkan Jawa Barat akan bisa memenangkan secara nasional, baik Pileg maupun Pilpres," kata Novanto.

(Baca: Tepis Rumor Maju Pilkada Jabar, Susi: Di Bandung Tak Ada Laut)

Adapun Novanto menyebut Daniel merupakan kader muda Golkar yang dapat menggarap generasi milenial. Selain itu, Daniel juga dinilai dapat menambah suara signifikan di wilayah Pantai Utara Jawa Barat.

Sebab, Daniel merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Indramayu. "Saya harapkan dapat menambah suara di Pantura," kata Novanto.

Novanto pun meminta agar kader Golkar di Jawa Barat ikut mendukung pemenangan Emil-Daniel. "Saya sangat percaya seluruh kader Golkar di Jawa Barat akan selalu menunjukkan loyalitas dan dedikasi," ucap Novanto.

Menerima rekomendasi ini, Emil pun berterima kasih atas dukungan Golkar. Menurut Emil, proses pengusungan dirinya oleh Golkar merupakan sesuatu yang terbaik.

"Proses ini tentu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya proses," kata Emil. Baca: Ridwan Kamil: Jakarta Bisa Dikelola Seperti Bandung)

Emil pun siap membantu Golkar meraih dukungan di Jawa Barat. Hal itu, kata dia, akan dilakukan dengan melakukan berbagai terobosan dalam memajukan Jawa Barat.

"Bocoran bagaimana kami membangun Jawa Barat, pertama cara memimpin jarus dengan kerakyatan. Pemimpin harus berbaur dengan masyarakat dan peka terhadap masalah sosial," kata Emil.

Emil juga akan mengatasi masalah ketimpangan desa dan kota yang kerap terjadi di Jawa Barat. Dia menyebutkan akan membentuk program Satu Desa Satu Produk guna mengatasi hal tersebut.

"Jadi kami memastikan instrumen negara hadir membeli produk-produk di desa, di rumah orang miskin. Mereka dipastikan dibeli oleh sistem ekonomi sehingga mereka bisa hidup di desa dengan standar upah di kota. Itu contoh yang berhasil di Jepang dan Thailandm," kata Emil.

Emil mengatakan, gagasan kekinian tersebut dengan dukungan Partai Golkar akan menghadirkan perubahan di hitungan tahun yang tidak terlalu lama. "Sehingga ujungnya mereka akan berterima kasih kepada partai yang mengusung, tentunya Golkar," kata Emil.

Dedi Mulyadi Tak Hadiri Deklarasi

Surat keputusan rekomendasi yang diberikan DPP Golkar ini salah satu poinnya menginstruksikan agar ada tindak lanjut dari DPD Jawa Barat yang diketuai Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mendaftarkan Daniel-Ridwan ke KPUD Jawa Barat sesuai jadwal. 

Namun dalam acara penyerahan rekomendasi tersebut tak tampak kehadiran Dedi. Dedi sebelumnya disebutkan sebagai salah satu calon Golkar untuk maju ke Pilgub Jabar. 

Idrus mengatakan, Dedi tidak dapat menghadiri acara tersebut karena ada tugas lain sebagai Bupati Purwakarta. Menurut Idrus, Dedi hari ini harus mengikuti rapat paripurna DPRD Purwakarta terkait RAPBD 2018 yang tidak bisa diwakilkan.

"Bukan tidak setuju, tetapi karena ada rapat paripurna DPRD. Bupati Purwakarta harus hadir," kata Idrus.