Tuntutan pengembangan model kota pintar (smart city) semakin meningkat seiring terus bertambahnya jumlah penduduk. Model kota ini diharapkan turut berperan mengurangi ketimpangan di masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut sebanyak 67 persen penduduk diperkirakan akan mendiami perkotaan pada tahun 2035. Oleh karena itu, dibutuhkan model kota pintar untuk menyediakan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat.
Konsep kota pintar yang terintegrasi penting agar perkembangan ekonomi di perkotaan berjalan positif. “Tidak ada pilihan, smart city harus dikembangkan,” kata Darmin dalam acara diskusi mengenai smart city di Jakarta, Jumat (19/5). (Baca: Ridwan Kamil: Jakarta Bisa Dikelola Seperti Bandung)
Ia menilai konsep kota pintar mampu mengurangi ketimpangan, karena kota pintar diharapkan memberikan akses bagi semua kalangan masyarakat. Pemerintah saat ini telah menyiapkan kebijakan pendukung, termasuk roadmap e-commerce, inklusi keuangan, serta penyiapan sumber daya manusia (SDM). "Tinggal dari pemda saja merumuskan (kebijakan lokal)."
Darmin mengungkapkan, sudah ada beberapa kota di Indonesia yang mulai mengembangkan konsep kota pintar. Ia menyebut Bandung, Surabaya, dan Jakarta sebagai contoh. Ketiga kota ini telah menjalankan pelayanan secara elektronik, termasuk e-government.
Ia yakin konsep kota pintar ini bisa dikembangkan di seluruh daerah. “Asal pemda lain bisa meniru,” ujar Darmin. (Baca: MTR Academy Hong Kong Akan Bantu Siapkan SDM MRT Jakarta)
Darmin menuturkan, smart city bukan sesuatu yang harus dicemaskan sebagai model kota modern. Ia menyebut, kota-kota dunia seperti London, New York, dan Barcelona telah menggunakan skema tersebut.
Konsep kota pintar sangat layak diadopsi dan dikembangkan sebagai solusi permasalahan perkotaan selama ini. Ada enam konsep kota pintar yang dapat diadopsi, dengan menyesuaikan kondisi setiap kota.
Keenam konsep tersebut adalah ekonomi pintar (smart economy), mobilitas pintar (smart mobility), lingkungan pintar (smart environmental), pemerintah pintar (smart government), kehidupan pintar (smart living), dan infrastruktur pintar (smart infrastructure).
Kementerian Perhubungan pun menyatakan siap mendukung konsep kota pintar melalui integrasi moda transportasi. Salah satunya melalui integrasi Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), jaringan bus, serta kereta api di Jakarta. (Baca: Revisi Perpres LRT Terbit, KAI Ditargetkan Cari Dana Mulai Awal Juni)
“Kota lain seperti Bandung akan menyusul. Mereka telah punya aplikasinya,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.