Investor yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) meminta kepastian mengenai penundaan proyek yang direncanakan pemerintah. Ini untuk menghitung ulang kelanjutan bisnisnya.
Juru bicara APLSI Rizal Calvary mengatakan ada beberapa proyek listrik yang sudah jalan. Ini artinya investor sudah mengeluarkan biaya operasional. Jika, proyek-proyek seperti itu ditunda, maka ada potensi kerugian.
Untuk itu, Rizal berharap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) bisa menjalin komunikasi yang baik dengan produsen listrik swasta. “Kami berharap ada kepastian yang ditunda,” kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (12/9).
Di luar itu, investor menyoroti regulasi di sektor listrik, terutama untuk energi baru terbarukan (EBT). Mereka menilai tidak ada kepastian regulasi karena sering berubah-ubah. Apalagi, regulasi mengenai harga listrik sektor EBT.
Hal lainnya yang menjadi fokus investor adalah minimnya dukungan pemerintah terhadap investasi. Salah satunya mengenai perizinan. Meski sudah satu pintu, tapi izin tidak bisa keluar kalau Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Ketidakpastian ini juga berdampak pada minat investasi. “Sekarang investasi di EBT sangat menurun terus. Padahal kalau industri EBT kita garap dengan sungguh-sungguh ini sangat berbasis Rupiah, kami tidak mengimpor minyak dan Solar,” ujar Rizal.
Adapun realisasi investasi sektor EBT selama Januari hingga Maret 2018 mencapai US$ 294 juta. Padahal targetnya US$ 2,01 miliar.
(Baca: Proyek 35 GW Dipangkas, PLN Tetap Bangun Pembangkit Energi Terbarukan)
Sebelumnya, pemerintah berencana penundaan proyek listrik. Tujuannya ntuk mengurangi beban impor, sehingga bisa membantu nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap Dolar Amerika Serikat (US$) yang kini terus melemah mendekati level Rp 15.000 per US$.
Jadi, dari proyek 35.000 Megawatt (MW), akan ditunda sekitar 15.200 MW. Proyek yang ditunda adalah yang belum mendapatkan kepastian pendanaan (financial close). Jadi, proyek yang seharusnya bisa selesai 2019, ada yang mundur hingga 2021 bahkan 2026.