Pemerintah berencana menunda beberapa proyek strategis nasional. Tujuannya untuk mengurangi beban impor, sehingga bisa membantu nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap Dolar Amerika Serikat (US$) yang kini terus melemah mendekati level Rp 15.000 per US$.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan dengan penundaan itu harapannya bisa menghilangkan impor yang tidak diperlukan. “Beberapa proyek strategis nasional bidang kelistrikan dan migas perlu di-reschedule atau tata ulang,” kata dia di Jakarta, Selasa (4/8).
Di sektor listrik, dari proyek 35.000 Megawatt (MW), akan ditunda sekitar 15.200 MW. Proyek yang ditunda adalah yang belum mendapatkan kepastian pendanaan (financial close). Jadi, proyek yang seharusnya bisa selesai 2019, ada yang mundur hingga 2021 bahkan 2026.
Namun, proyek-proyek itu tidak dibatalkan. Penundanaan ini juga menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%. Namun, hingga triwulan II tahun ini hanya 4,7%.
Meski dibatalkan, pemerintah tidak mengurangi target rasio elektrifikasi. Tahun 2019, targetnya 99% daerah di Indonesia sudah teraliri listrik. Saat ini sudah 97,3%. Hingga akhir tahun prediksinya bisa 97,5%.
Total investasi proyek tersebut sekitar US$ 24 hingga 25 miliar. Akan tetapi, dengan penundaan itu, pemerintah bisa mengurangi impor sekitar US$ 8-10 miliar.
Untuk mengurangi impor, pemerintah juga akan menggalakan penggunaan barang dalam negeri. Jadi, pemerintah tidak akan setujui rencana impor yang barangnya bisa diproduksi dalam negeri, baik di sektor minyak dan gas bumi (migas) atau listrik.
Saat ini realisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air hanya 20%. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kira-kira 57%. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi untuk kapasitas 5 MW hanya 10%, tapi 10-60 MW bisa 30%. Pembangkit Listrik Tenaga Gas kira-kira 43% dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap sekitar 30%.
Jadi, nantinya kalau ada komponen pembangkit seperti turbin yang bisa diproduksi dalam negeri, tidak perlu impor. “Di surabaya kayaknya ada, ini untuk mengurangi beban impor,” ujar Jonan.
Sementara itu, untuk proyek migas, Kementerian ESDM belum mau menyebutnya secara spesifik. “Menyangkut aksi korporasi itu serahkan ke Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara,” kata Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, Jakarta, Selasa (4/9).
(Baca: Pemerintah Perketat Impor Barang Industri Hulu Migas)
Adapun proyek strategis nasional di sektor minyak dan gas bumi terdiri dari beberapa mulai dari hulu hingga hilir. Di antaranya adalah kilang minyak baru di Tuban dan Bontang. Kemudian, modifikasi kilang minyak di Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Semuanya digarap Pertamina.
Selain itu ada proyek pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Lalu konstruksi tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan elpiji di Indonesia Timur.
Di sektor hulu ada proyek Lapangan Abadi, Masela yang digarap Inpex Corporation. Lalu, Proyek Ultra Laut Dalam (Indonesia Deepwater Development) dioperatori Chevron. Proyek Tangguh Train 3 oleh BP. Ada juga Proyek Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru oleh PT Pertamina EP.