Pemerintah mulai melakukan sinkronisasi data masyarakat yang berhak menerima subsidi elpiji dan listrik. Langkah ini bertujuan mematangkan program penyaluran subsidi tepat sasaran, yang rencananya berlaku mulai tahun depan.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan PT Pertamina (Persero) sebagai distributor elpiji dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjalankan subsidi listrik memiliki data masing-masing. Padahal, sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin, pemberian bantuan sosial termasuk elpiji dan listrik mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah disinkronkan dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.
(Baca: Subsidi Terancam Bengkak, Jonan Cek Distribusi Elpiji 3 Kilogram)
Untuk itu perlu ada sinkronisasi data secara keseluruhan. "Pada kesempatan ini yang harus dimatangkan kembali adalah penguatan basis data terpadu,” kata Puan usai rapat koordinasi dengan berbagai kementerian mengenai subsidi energi di Jakarta, Selasa (20/6).
Sinkronisasi ini penting karena nantinya penyaluran subsidi diberikan melalui kartu elektronik yang dikeluarkan bank BUMN seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Kartu tersebut berisikan saldo yang menjadi alat tukar masyarakat dalam meperoleh subsidi elpiji dan listrik di wilayahnya.
Mengenai anggaran, Puan mengaku belum mengetahui mengetahuinya karena masih dihitung. "Saya minta dalam waktu secepatnya ada angka ideal tanpa mengurangi kebutuhan masyarakat," ujar dia.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah mengusulkan dua opsi terkait volume subsidi elpiji tiga kilogram (kg). Pertama, sebesar 3,74 juta ton dengan catatan program subsidi elpiji tepat sasaran dilakukan serentak sejak Februari 2018.
Kedua, sebesar 6,952 juta ton dengan asumsi jika tidak dilakukan Program Subsidi Tepat Sasaran. Jumlahnya lebih kecil dibandingkan volume subsidi elpiji pada APBN 2017 sebesar 7,09 juta ton.
(Baca: Pemerintah Belum Bayar Dana Subsidi Elpiji ke Pertamina Rp 16 Triliun)
Sementara anggaran subsidi listrik tahun depan, pemerintah mengusulkan Rp 52,66 triliun hingga Rp 56,77 triliun. Subsidi ini lebih tinggi lebih tinggi dari anggaran tahun ini yakni Rp 44,98 triliun.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan mereka yang menerima subsidi listrik dan elpiji juga akan terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH). "Misalnya dia penerima PKH, bantuan pangan, subsidi listrik dan elpiji, akan masuk di situ," ujar dia.
Untuk mendukung hal itu, Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo mengatakan pihak perbankan akan membuat rekening bagi penerima subsidi. Jadi mereka bisa bertransaksi di agen-agen Pertamina.
Selain di agen Pertamina, masyarakat yang mendapatkan kartu subsidi juga bisa bertransaksi di warung elektronik atau e-warung. "Kami akan merekrut jadi agen bank," ujar dia.
Pungky menjelaskan warung elektronik saat ini jumlahnya sudah mencapai 157 ribu titik di seluruh Indonesia dan akan terus bertambah. Di sisi lain ada 6 juta keluarga yang sudah memiliki kartu nontunai dari PKH.
(Baca: Kementerian ESDM: Subsidi Elpiji 3 Kg Pakai Kartu Hemat Rp 20 Triliun)
Jumlah itu bisa saja bertambah karena ada program subsidi dan elpiji subsidi tepat sasaran ini. Saat ini perbankan menyediakan sekitar 25,7 juta kartu nontunai untuk mensubsidi masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun data tersebut masih perlu validasi. "Ini kami lagi menunggu data Kementerian Sosial," kata Pungky.