SKK Migas Cari Solusi Terkait Rencana PHK Chevron

KATADATA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan sedang mengupayakan alternatif lain untuk menekan pemutusan kerja karyawan (PHK) di industri migas. Hal ini menanggapi rencana Chevron Indonesia yang akan melakukan PHK pada 1.500 karyawannya.

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Rudianto Rimbono mengakui tren harga minyak dunia yang sedang rendah telah menjadi pukulan berat bagi perusahaan migas. Untuk mengantisipasinya, semua perusahaan migas terus berusaha melakukan efisiensi semaksimal mungkin. Dari semua upaya efisiensi kontraktor akan mempertimbangkan PHK sebagai opsi terakhir. (Baca: Banyak Perusahaan Tutup Jika Harga Minyak di Bawah US$ 30)

Masalahnya Chevron merupakan kontributor terbesar lifting minyak nasional. Pemerintah mengandalkan Chevron menyumbang 30 persen target lifting minyak tahun ini. Rencana PHK dikhawatirkan dapat berpengaruh pada produksi minyaknya, sehingga target lifting tahun ini sulit tercapai. 

Selain itu, PHK Chevron juga bisa saja menular kepada perusahaan migas lainnya di dalam negeri. Apalagi beberapa perusahaan migas di dunia sudah melakukan hal ini, sebagai akibat dari harga minyak yang dinilai sudah tidak ekonomis. Bahkan ada juga perusahaan yang sudah menutup usahanya. 

"Saat ini kami sedang mengkaji berbagai skenario lain, di mana yang kami kedepankan adalah pengunduran diri sukarela (pensiun dini) dengan persyaratan yang dipermudah," ujar Rudianto saat dihubungi Katadata, Senin (18/01). (Baca: PHK Ribuan Karyawan, Pemerintah Panggil Manajemen Chevron)

Meski demikian, dia belum mau menyebutkan apa saja solusi yang bisa diusulkan kepada Chevron, lantaran masih didiskusikan di internal SKK Migas. Dia berharap kontraktor melakukan efisiensi dengan mengoptimalkan struktur pengeluaran dan menekan biaya seperti tidak merekrut karyawan baru, penghematan dalam rapat dan training, serta mengurangi perjalanan dinas. Jika ada pengurangan karyawan pun, dilakukan secara alami yakni, pensiun.

Pihak manajemen Chevron menyebutkan PHK merupakan bagian dari upaya dalam menjalankan roda usahanya di tengah terus melorotnya harga minyak dunia. Namun, Chevron menjamin langkah tersebut tidak akan mempengaruhi usahanya di Indonesia.

Vice President Policy Government and Public Affairs Chevron Yanto Sianipar mengatakan Chevron saat ini berinisiatif mengidentifikasi berbagai peluang untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. “Sehingga dapat membantu Chevron dalam meningkatkan kinerja jangka pendek dan panjang,” kata dia. (Baca: PHK Ribuan Karyawan, Chevron Yakin Operasionalnya Lebih Baik)

Identifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis itu tentunya dilakukan Chevron untuk menghadapi terus melorotnya harga minyak dunia hingga menyentuh level US$ 20-an per barel. Menurut Yanto, Chevron berhasil mengidentifikasi model bisnis dan opersional yang lebih fleksibel dan kompetitif. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut perihal model bisnis yang lebih baik tersebut, termasuk dengan cara PHK karyawan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said juga menyadari bahwa rencana PHK merupakan keputusan korporasi dan tidak bisa diintervensi pemerintah. Namun, dia meminta Chevron tetap memenuhi target produksi dan lifting yang sudah ditetapkan. (Baca: Lifting Minyak Tujuh Kontraktor Lebih Rendah dari Target 2016)