Kementerian ESDM Siapkan Tiga Aturan Pelaksana UU Minerba

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tengah menyusun aturan turunan dari Undang-undang Nomor 3 2020 terkait pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Pemerintah berharap aturan tersebut dapat rampung pada tahun ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Ridwan Djamaluddin mengatakan ada tiga rancangan peraturan pelaksanaan (RPP) UU Minerba, yaitu RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, RPP tentang Wilayah Pertambangan, dan RPP tentang Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang.

Dia menyebut RPP mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara tengah dibahas dengan Kementerian Kordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, dan BKPM. Sedangkan RPP mengenai Wilayah Pertambangan dan RPP Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang masih dibahas secara internal.

"Arahan Pak Menteri ESDM diselesaikan pada akhir 2020. Satu dari tiga RPP menuju proses penyelesaian dan dilaksanakan secepatnya," kata Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Kamis (27/8).

Adapun RPP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur tentang penggolongan komoditas tambang, rencana pengelolaan minerba nasional, perizinan pertambangan, serta perluasan dan penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).