UU: Berita Terkini Undang Undang Indonesia - Info Terbaru Hari ini: Pakar: Omnibus Law di UU PPP Akomodasi Kepentingan Sesaat Pemerintah

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan DPR. Dalam UU baru ini, setidaknya ada 10 poin yang penting untuk diketahui. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/4).

DPR menyarankan undang-undang terkait pendidikan direvisi setiap sepuluh tahun sekali.

Tingginya harga minyak dan energi fosil lainnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera merampungkan RUU EBT untuk mempercepat proses transisi energi.

RUU EBT ditargetkan selesai dalam dua masa sidang atau pada kuartal III 2022.

Penyelesaian revisi UU Migas menjadi keharusan untuk memperbaiki kinerja sektor migas. Pemerintah tidak lagi dalam kondisi hampir selalu panik ketika harga minyak meningkat.

Undang-Undang EBT dinilai sebagai salah satu aspek penting untuk mengembangkan dan mendorong energi baru dan terbarukan yang lebih ekspansif di Indonesia.

Undang-undang IKN dianggap para pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi proses deliberasi yang cukup dan bermakna.

Salah satu poin revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP yakni memasukkan poin metode omnibus law. Revisi UU PPP ini sebagai bagian proses memperbaiki UU Cipta Kerja.

RUU TPKS tak kunjung rampung meski sudah dibahas sejak 2016 lalu. Jokowi minta bawahannya segera mempercepat pembahasan dengan DPR

Komitmen pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan dipertanyakan karena energi baru, dalam hal ini nuklir, lebih dominan dalam RUU EBT.

RUU EBT saat ini masih dalam tahapan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Rapat Paripurna DPR menyepakati 40 Rancangan Undang-Undang dalam prolegnas 2022.

Sebanyak 40 RUU Prioritas yang disepakati dalam Prolegnas 2022, 26 merupakan usulan DPR, 12 usulan pemerintah, dan 2 usulan DPD.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut masih ada celah ambiguitas dalam putusan MK terkait UU Cipta Kerja