UU: Berita Terkini Undang Undang Indonesia - Info Terbaru Hari ini: Soal RUU EBT, Pertamina & PLN Harap Aturan Tarifnya Sesuai Keekonomian

Pemerintah tak kunjung merampungkan revisi UU Migas. UU Cipta Kerja tak membuat persoalan menjadi lebih baik. Investasi ke sektor ini diperkirakan tak mampu terdongkrak.

Royalti 0% tak langsung membuat investasi ke hilirisasi batu meroket. Investor membutuhkan jaminan kepastian fiskal dan nonfiskal.

Sebanyak 40 aturan turunan omnibus law UU Cipta Kerja terdiri dari 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden.

Pemerintah beralasan belum siap memberi keterangan terkait gugatan uji materi UU Minerba di Mahkamah Konstitusi.

UU Cipta Kerja penting dalam mengakseslerasi pertumbuhan industri industri alas kaki, khususnya mengejar negara-negara pesaing utama.

Sektor pendidikan masuk ke dalam perizinan berusaha. Hal itu dinilai menjadikan pendidikan sebagai komoditas untuk mencari keuntungan.

Keberadaan Lembaga Pengelola Investasi serupa dengan sovereign wealth fund milik Singapura, yaitu Temasek.

UU Cipta Kerja tidak membatasi perjanjian kontrak waktu tertentu bagi para pekerja kontrak dan outsourching.

Beberapa pasal dalam Omnibus Law Cita Kerja berpotensi merusak iklim investasi Indonesia karena tidak berpihak pada isu lingkungan.

Merdeka.com menegaskan tak pernah menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait UU Ciptaker. Infografis yang beredar mengenai beleid tersebut merupakan berita lama yang tayang pada Februari 2020.

Pemerintah melalui UU Cipta Kerja menjanjikan penyederhanaan aturan untuk investasi dan berusaha.

Pada pasal 39 UU Cipta Kerja menyebutkan pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara bisa mendapatkan pengenaan royalti hingga 0%.

Buruh mengancam akan mogok nasional jika pemerintah dan DPR terus melanjutkan pembahasan RUU Ciptaker saat ini.

Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menargetkan UU Ciptaker atau Omnibus Law disahkan sebelum 8 Oktober 2020.