Dikritik MPR, RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Penuh Masalah
Oleh Sorta Tobing, 5 Maret 2020
Banyak pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga yang dinilai melanggar hak asasi manusia dan memundurkan peran perempuan.
UU: Berita Terkini Undang Undang Indonesia - Info Terbaru Hari ini
Undang Undang
-
Catatan Merah Pasal-pasal Omnibus Law Cipta Kerja
Banyak persoalan diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, berlimpah pula kritik untuk pasal-pasal yang bermasalah.
-
Draf RUU Daerah Kepulauan Masuk DPR, Atur Pembangunan 8 Provinsi
RUU Daerah Kepulauan menjadi satu-satunya RUU yang diusulkan DPD yang masuk Prolegnas 2020.
- Nasional
Video: Polemik RUU yang Mencampuri Urusan Keluarga
- Nasional
Pemerintah Dalami Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Inkonstitusional
-
20 Feb 2020
NasionalUsulan DPR, Berikut Daftar Pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga RUU Ketahanan Keluarga mengatur kewajiban untuk memisahkan kamar anak, LGBT, hingga cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan.
-
20 Feb 2020
NasionalLGBT Wajib Lapor, Ini Pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga RUU ini diajukan lima anggota dewan dari PKS, PAN, Gerindra, dan Golkar
-
17 Feb 2020
NasionalPekerja Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law Ada dua revisi pasal yang disoroti dari RUU Pers dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu mengenai modal asing serta ketentuan sanksi denda maupun pidana.
-
-
28 Jan 2020
NasionalObesitas Regulasi jadi Alasan Jokowi Bentuk Omnibus Law Menurut Jokowi, Indonesia mengalami hiper regulasi sehingga menghambat kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan.
-
26 Jan 2020
MakroDPR Optimistis RUU Omnibus Law Selesai dalam 100 Hari Saat ini sudah ada kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai adanya omnibus law
-
26 Jan 2020
MakroTolak Omnibus Law, Serikat Buruh Berencana Ajukan Gugatan Hukum "Karena buruh dirugikan dengan adanya omnibus law ini," kata Presiden KSPI Said Iqbal.
-
20 Jan 2020
IndustriDemo RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ini 6 Poin Penolakan Buruh Serikat Pekerja menyebut penerapan upah per jam dalam omnibus law dapat mengakibatkan upah minimum terdegradasi bahkan hilang.
