UU: Berita Terkini Undang Undang Indonesia - Info Terbaru Hari ini: PPATK Sebut Jokowi Setuju RUU Perampasan Aset Kembali Dibahas

Pembahasan rancangan undang-undang energi terbarukan masih jalan di tempat. Padahal, target pengurangan emisi karbon dan bauran energi Indonesia sudah di depan mata. 

Pemerintah menggratiskan biaya pembuatan dan perpanjang SIM.

Sentralisasi perizinan tambang dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakselarasan pengelolaan sumber daya alam.

Mayoritas masukan tersebut masih terkait dengan aturan induk UU Cipta Kerja.

Jokowi menyatakan bahwa regulasi tentang perlindungan disabilitas telah cukup banyak. Yang penting implementasinya.

Pertamina terus berkoordinasi dengan PLN serta Kementerian ESDM untuk memastikan tidak ada inisiatif energi baru terbarukan atau EBT yang bertentangan satu sama lain.

RUU ini diajukan 21 anggota DPR dari Fraksi PPP, PKS, dan Gerindra. Pendapat dewan terbelah menghadapi usulan larangan minol.

Pro-kontra dan aksi demonstrasi mewarnai perjalanan UU Omnibus Law , sejak awal dicetuskan presiden tahun lalu, penyusunan hingga pembahasan di DPR, sampai pengesahannya.

Ketentuan penggunaan alkohol sudah diatur dalam RKUHP dan Peraturan Menteri Perdagangan. Larangan ini dinilai dapat memberi dampak negatif untuk peradilan pidana.

Kehadiran Omnibus Law UU Cipta Kerja di masa pandemi Covid-19 berpotensi membuat Indonesia merebut peluang investasi di kawasan Asean.

Jika draf telah ditandatangani kedua menteri, maka naskah UU Cipta Kerja akan diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara untuk disahkan oleh Presiden Jokowi.

Banyak investor asing mencari properti di Asia. Mereka memilih investasi di Malaysia, Thailand dan Vietnam, sedangkan Indonesia gigit jari.

Pemerintah tak kunjung merampungkan revisi UU Migas. UU Cipta Kerja tak membuat persoalan menjadi lebih baik. Investasi ke sektor ini diperkirakan tak mampu terdongkrak.