UU: Berita Terkini Undang Undang Indonesia - Info Terbaru Hari ini

Revisi UU Pilkada di Baleg DPR yang dinilai mengabaikan putusan MK menciptakan polemik. Publik pun ramai-ramai menyuarakan kegelisahan dengan menyebarkan video Peringatan Darurat.

Rencana DPR mengebut proses revisi beberapa UU strategis didorong agenda dan kepentingan politik akomodatif serta konsolidasi kekuasaan politik.

Guru Besar FH UI mengatakan berbagai pasal dalam instrumen hukum itu berpotensi menghilangkan esensi demokrasi dan hak asasi manusia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi empat undang-undang menjadi inisiatif DPR. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna ke-18 masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (28/5).

DPR membahas 4 naskah Rancangan Undang Undang pada sidang paripurna yang digelar hari ini, Selasa (28/5). Salah satunya berkaitan dengan RUU Kementerian. Bagaimana pembahasannya?

DPR menggulirkan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Salah satu bahasan adalah rencana penambahan batas usia pensiun polisi. Bagaimana efektivitas revisi?

DPR menggulirkan wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan dibalik penambahan usia.

Politikus di Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara rampung paling lama akhir September 2024 sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden periode 2024-2029.

Revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah bergulir di DPR mendapat sorotan publik. Salah satunya karena dianggap mengganggu kebebasan berpendapat. Bagaimana penjelasan komisi I DPR?

Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR, Herman Khaeron menyebut pengesahan UU DKJ sudah terlambat dari perencanaan dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara alias UU IKN.

Dalam tindak pidana perpajakan, dikenal juga perbuatan yang disebabkan karena kesengajaan. Berikut ini ulasan pelanggaran di perpajakan, yang dilakukan secara sengaja berdasarkan Pasal 39 UU KUP.

Malaysia mengatakan bahwa pendekatan diplomatik melalui negosiasi merupakan cara yang lebih baik untuk "secara kolektif mengatasi" kabut asap yang melintasi perbatasan.

DPR mendorong pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) kebijakan utang pemerintah dalam jangka panjang untuk mengurangi pembiayaan dalam bentuk utang.

Purnawirawan khawatir kemudahan tersebut bisa menghadirkan lagi dwifungsi TNI seperti era Orde Baru.

Gugatan yang diajukan advokat Arifin Purwanto ini meminta MK untuk menetapkan agar nomor polisi atau nopol kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK berlaku seumur hidup.