Subsidi Solar, LPG dan Listrik Rp 186 T, Turun 12% dari Tahun Lalu

ANTARA FOTO/Ampelsa/nz
Warga membeli gas elpiji tiga kilogram bersubsidi saat berlangsung operasi pasar di Pasar Induk Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (2/5/2023).
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Yuliawati
16/8/2023, 17.25 WIB

Pemerintah menetapkan subsidi energi sebesar Rp 185,9 triliun di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Subsidi energi tersebut dialokasikan untuk subsidi jenis BBM tertentu alias JBT Solar (CN 48), elpiji tabung subsidi 3 kilogram (kg) dan listrik.

Total subsidi energi tahun ini turun 11,8% dibandingkan subsidi energi pada RAPBN 2023 sebesar Rp 210,7 triliun.

Anggaran subsidi BBM jenis Solar dan elpiji tabung 3 kg dalam RAPBN 2024 direncanakan sebesar Rp 110 triliun atau lebih rendah 3,9% dibandingkan dengan outlook 2023 sebesar Rp 114.47 triliun. Adapun porsi subsidi energi untuk elpiji 3 kg tahun ini sejumlah Rp 84,3 triliun untuk 8,03 juta metrik ton. Angka ini naik dari total jumlah subsidi elpiji 3 kg sebesar 8 juta metrik ton pada 2023.

Sedangkan alokasi subsidi untuk distribusi Solar sejumlah Rp 25,7 triliun dengan kuota 19 juta kilo liter (kl). Kuota Solar pada tahun depan lebih tinggi dari distribusi tahun ini yang dipatok pada level 17 juta kl. Suntikan dana subsidi Solar juga mencakup penyaluran minyak tanah sejumlah 580.000 kilo liter.

Hitung-hitungan anggaran subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kg tahun 2024 menggunakan asumsi dan parameter rerata nilai tukar rupiah Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dan harga minyak mentah Indonesia yang diproyeksikan bertahan di angka rata-rata US$ 80 per barel. Selain itu, penentuan penyaluran subsidi BBM juga dipengaruhi oleh nilai subsidi terbatas minyak Solar sebesar Rp 1.000 per liter.

Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan besaran subsidi listrik sebesar Rp 75,8 triliun atau lebih tinggi 7% daripada outlook tahun 2023 sebesar Rp 70,9 triliun. Peningkatan alokasi dipengaruhi oleh peningkatan volume listrik bersubsidi dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik.

Adapun penyebab kenaikan BPP disebabkan oleh kenaikan fuel mix BBM dan peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Kebutuhan pasokan biomassa sebagai campuran alias co-firing PLTU batu bara mencapai 2,2 juta ton pada 2023.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu