Menteri Bahlil Pastikan Tak Ada Pembatasan BBM Subsidi 1 Oktober

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM subsidi belum akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2024.

“Saya mau sampaikan bahwa sampai Oktober belum ada pembatasan BBM, tetapi pemerintah saat ini sedang mengkaji agar subsidi BBM tepat sasaran,” kata Bahlil saat ditemui di Batang, Jawa Tengah pada Senin (30/9).

Hal ini dilakukan agar masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi tidak direnggut haknya. Bahlil menyebut, kajian ini nantinya akan menghasil aturan terkait BBM subsidi.

“Aturan sedang kami siapkan. Selain itu juga kami akan menyiapkan metodologi dan melakukan tes kasus,” ujarnya.

Bahlil enggan berkomentar banyak ketika ditanya tidak adanya pembatasan pada Oktober besok diartikan sebagai penundaan wacana pembatasan BBM subsidi.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi 1 Oktober 2024 pertama kali disebut oleh Bahlil saat ditemui di gedung DPR RI pada akhir Agustus 2024. Padahal, pemerintah sebelumnya mengatakan akan melakukannya pada 1 September.  

Namun, Bahlil Lahadalia menyebut 1 September adalah waktu untuk sosialisasi pembatasan BBM. “Iya, memang ada rencana begitu 1 Oktober. Karena begitu aturan pembatasan keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat itu.

Aturan pembatasan BBM subsidi ini akan berbentuk peraturan menteri atau Permen ESDM. “Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau seperti kami masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, bos?” ujarnya. 

Istana Kepresidenan sebelumnya mengatakan, belum ada keputusan final terkait rencana pengetatan seleksi konsumen penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Bio Solar. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan belum ada keputusan dari kabinet terkait pembatasan distribusi BBM bersubsidi.   

“Kalau itu masih dikaji. Belum ada keputusan sampai sekarang,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta Pusat, pada 10 September lalu 

Dia juga menyampaikan diskusi pengetatan penjualan BBM bersubsidi belum menjadi bahasan khusus di internal rapat menteri Kabinet Indonesia Maju. “Sampai sekarang belum ada keputusan,” ujar Hasan Nasbi.