Vale Buka Suara soal Rencana Pemerintah Pangkas Produksi Nikel

ANTARA FOTO/Basri Marzuki/rwa.
Operator menyalurkan slag atau limbah nikel ke dalam wadah untuk dibawa ke tempat penampungan khusus Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan pertambangan PT Vale Indonesia, Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (2/8/2024). Sejak 2018, PT Vale telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Limbah B3 dan hingga saat ini limbah nikel yang jumlahnya mencapai 4,6 juta ton per tahun tersebut telah dimanfaatkan untuk material konstruksi jalan dan lapisan atas jalan khusus tambang.
Penulis: Mela Syaharani
Editor: Agustiyanti
16/1/2025, 10.47 WIB

Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memangkas target produksi nikel pada tahun ini untuk menjaga harga komoditas ini tetap stabil. Direktur Utama PT Vale Indonesia Febriany Eddy berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan para pelaku industri terkait rencana kebijakan ini. 

“Sekarang masa dimana kita harus berdialog, mencari solusi yang bisa win-win (menguntungkan) semua,” kata Febriany dalam acara 'Semangat Awal Tahun 2025' dipantau secara daring melalui youtube IDN Times  pada Kamis (16/1).

Febriany menyampaikan, investasi yang sudah direncanakan Vale akan tetap berjalan sesuai dengan komitmen mereka meskipun ada rencana pemangkasan produksi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memangkas jumlah bijih nikel yang boleh ditambang atau diproduksi pada 2025. Menurut sumber Bloomberg, jumlah produksi nikel tahun depan hanya 150 juta ton, menurun 44,85% dari 272 juta ton pada tahun ini. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan tengah mengkaji total kebutuhan nikel Indonesia untuk 2025. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap rencana pemangkasan jumlah bijih nikel yang boleh ditambang atau diproduksi pada 2025. 

“Dari total kebutuhan nikel, nanti bisa terlihat jumlah rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang dibutuhkan. Jangan sampai RKAB diberikan terlalu banyak, sementara penyerapan di industri tidak sesuai, yang pada akhirnya bisa membuat harga nikel menjadi murah,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (6/1).

Pada laporan lain disebutkan bahwa penurunan angka produksi ini bertujuan untuk mendongkrak harga. Mengutip Bloomberg, rencana ini kemungkinan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga jumlah cadangan nikel Indonesia yang makin menipis.

“Kami tidak ingin produksi berlebihan. Idealnya, RKAB yang diberikan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harga nikel tetap stabil. Jika produksi terlalu banyak, harga bisa anjlok. Hal ini harus dihindari,” kata Bahlil.

Pemerintah juga mempertimbangkan rencana ini sebagai langkah menjaga cadangan nikel Indonesia yang semakin menipis. Upaya ini sejalan dengan strategi menjaga nilai ekonomis nikel dalam jangka panjang.

Reporter: Mela Syaharani