ESDM Minta Masukan Badan Usaha SPBU Swasta Terkait Kebijakan Impor BBM 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta badan usaha pemilik stasiun bahan bakar umum (SPBU) swasta memberikan masukan terkait impor bahan bakar minyak (BBM) 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan hal ini menyikapi adanya dinamika perubahan pola konsumsi atau shifting masyarakat dan kelangkaan pasokan BBM swasta. Awalnya masyarakat menjadi  konsumen BBM subsidi Pertalite berubah menjadi non-subsidi.

“Kepada pengusaha tolong masukannya untuk kami persiapkan kebijakan (impor BBM) 2026,” kata Laode saat ditemui di Direktorat Jenderal Migas, Selasa (9/9).

Perubahan pola konsumsi BBM ini terjadi pada 2025, di sisa waktu hingga akhir tahun ini pemerintah telah memutuskan untuk tidak memberi tambahan impor BBM untuk badan usaha swasta. Meski begitu, pemerintah memberikan jalan keluar lain berupa sinkronisasi data dengan Pertamina, sehingga BUMN tersebut bisa memasok kebutuhan BBM dari kilang menuju SPBU swasta.

Dia mengatakan shifting konsumsi BBM ini merupakan sebuah dinamika saja. Kementerian ESDM telah mempelajari dinamika ini sejak 6 bulan terakhir. Laode meminta kepada setiap badan usaha untuk melakukan analisis. 

“Silahkan menganalisis dari masing-masing SPBU swasta lalu disampaikan melalui surat kepada kami. Akan dijadikan kajian untuk kebijakan 2026,” ujarnya.

Tidak hanya badan usaha swasta, analisis ini juga dilakukan seluruh pihak terkait. Tujuan analisis ini untuk mencegah terganggunya neraca ekspor impor Indonesia.

“Jangan sampai kita ketergantungan sama produk luar atau impor, sementara neraca di dalam negeri tidak kita hitung dengan baik,” ucapnya.

Tidak Ada Tambahan impor

Laode sebelumnya memastikan tidak akan menambah kuota impor BBM baru untuk badan usaha swasta pemilik SPBU tahun ini. Hal ini menyangkut langkanya pasokan atau stok BBM di beberapa SPBU swasta milik Shell Indonesia dan BP-AKR.

“Tidak ada (impor lagi), (akan dilakukan) sinkronisasi dengan Pertamina,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman saat ditemui di kantornya, Selasa (9/9).

Laode mengatakan dirinya telah melaksanakan rapat bersama Pertamina dan Badan Usaha SPBU Swasta terkait kelangkaan BBM. Tindak lanjut rapat akan dilakukan dengan pemberian surat untuk setiap badan usaha melakukan sinkronisasi dengan Pertamina, baik sinkronisasi volume maupun spesifikasi BBM. 

“Karena (hingga akhir) tahun 2025 ini kami kejar biar semuanya jangan terjadi kelangkaan,” ujarnya.

Dalam upaya sinkronisasi ini, Pertamina nantinya akan menyuplai BBM kepada SPBU swasta. Laode memastikan spesifikasi produk kilang Pertamina sudah sesuai dan tersedia pasokannya.

“Kami sudah rapat dahulu dengan Pertamina, sebelum mengundang SPBU Swasta. Kami sampaikan dan menjamin (pasokan dan spesifikasinya),” ucapnya.