Indonesia Gandeng Brasil untuk Dorong Program BBM E10 Tahun Depan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan sambutan saat membuka Mineral dan Batu bara Convention - Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (15/10/2025). Pameran pertambangan mineral dan batu bara itu digelar sebagai wadah kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri dalam mendorong transformasi sektor pertambangan ke arah yang lebih hijau dan berkelanjutan serta meningkatkan peluang investasi di sektor pertambangan nasional.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Ferrika Lukmana Sari
23/10/2025, 19.26 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan akan mendatangkan investor asal Brasil untuk mendukung pengembangan program mandatory E10 yang direncanakan mulai tahun depan.

Program ini mewajibkan produsen bahan bakar minyak (BBM) mencampurkan 10% etanol ke dalam produknya. Menurut Bahlil, teknologi pencampuran bensin dengan etanol dari Brasil diperlukan untuk mempercepat implementasi E10.

“Sekarang program pencampuran etanol di Brasil sudah mencapai 30%, ada juga yang mencapai 100% di beberapa negara bagian. Kami akan kolaborasi dengan produsen asal Brasil,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/10).

Hari ini, Bahlil menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pertambangan dan Energi Brasil terkait kerja sama energi dan pertambangan. Pada momen yang sama, PT Pertamina meneken nota kesepahaman dengan Fluxus Holding SA untuk mengeksplorasi peluang kerja sama di sektor energi.

Chief Investment Officer Daya Anagata Nusantara Pandu Patria Sjahrir menambahkan PLN dan Pertamina akan berinvestasi di tiga sektor dalam waktu dekat, yakni pangan, energi, dan pembangkit energi baru terbarukan, bersama pihak swasta Brasil.

Total potensi investasi ketiga sektor diperkirakan mencapai US$ 5 miliar atau Rp 83,22 triliun. “Jenis bahan bakar berkelanjutan yang akan jadi objek investasi kurang lebih etanol,” kata Pandu.

Sebaiknya Diterapkan Sukarela

Sementara itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Rady menilai program E10 sebaiknya diterapkan secara sukarela, seperti program E5 saat ini, agar harga BBM tidak terdongkrak. “Yang penting implementasi program E10 tidak mengandung ‘pemaksaan’ pada konsumen. Biarkan E10 menjadi varian bahan bakar baru di pasar,” ujar Fahmi.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menambahkan industri etanol nasional akan didorong untuk mendukung mandatory E10. Menurutnya, industri lokal sudah menunjukkan niat meningkatkan produksi untuk memasok bahan baku bensin nonsubsidi.

“Saya kira pelaku industri etanol sudah menunjukkan niat peningkatan produksi itu,” kata Faisol di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Andi M. Arief