Bahlil Sebut Fasilitas Migas di Teluk Bintuni Hampir Terdampak Kebakaran Hutan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu fasilitas minyak dan gas di Teluk Bintuni, Papua Barat hampir terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kemarin hampir (terdampak), Alhamdulillah saya bersyukur bisa ditangani itu (fasilitas) BP di Teluk Bintuni,” kata Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (31/8).

Dilansir dari laman resmi perusahaan, salah satu proyek gas besar BP berada di kawasan tersebut. Fasilitas tersebut bernama Tangguh LNG, pengembangan dari enam lapangan gas di wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) Wiriagar, Berau dan Muturi di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Cadangan gas di wilayah ini ditemukan pada pertengahan 1990-an oleh Atlantic Richfield Co. (ARCO). Tangguh LNG dioperasikan oleh BP Berau Ltd. (100% milik BP). 

Anak perusahaan lain milik bp lainnya dalam pengembangan Tangguh LNG ini adalah BP Muturi Holdings B.V., BP Wiriagar Ltd. dan Wiriagar Overseas Ltd. – sehingga membuat bp memiliki 40.22% kepemilikan di Tangguh LNG.

Tangguh mulai berproduksi pada tahun 2009, hanya empat tahun setelah mendapatkan izin awal dari Pemerintah Indonesia, dan kini beroperasi dengan tiga LNG trains dengan kapasitas desain penuh sebesar 11,4 juta ton per tahun (MTPA).

“Kalau di Kalimantan clear. Di BP itu kalau kami terlambat, waduh. Tapi alhamdulillah sudah bisa tertangani ya,” ujarnya.

Kebakaran Teluk Bintuni

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya telah menangani karhutla di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat melalui pengerahan satu unit helikopter water bombing yang secara kumulatif telah melaksanakan 69 kali penyiraman air.

"Selain Teluk Bintuni, karhutla juga terpantau di sejumlah wilayah lain, seperti di Kabupaten Fakfak, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dikutip dari Antara, Selasa (1/9).

Berton menyebut pengerahan sarana udara juga mempertimbangkan aspek teknis dan keselamatan operasi. Setiap penugasan helikopter disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kemampuan sarana untuk menjangkau lokasi sasaran secara efektif.

Secara keseluruhan, berdasarkan pantauan satelit NASA-Terra/Aqua, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20 hingga pukul 19.00 WIB pada 28 Agustus 2026, terdapat 36 titik panas di wilayah Provinsi Papua Barat.

Jumlah tersebut terdiri atas satu titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 31 titik dengan tingkat kepercayaan sedang, dan empat titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Sementara itu, luas indikatif lahan terbakar di Provinsi Papua Barat hingga 27 Agustus 2026, tercatat 2.496,39 hektare berdasarkan data SIPONGI Kementerian Kehutanan.