Bahlil Siapkan Aturan Cegah Konsumen Beralih ke BBM Subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan aturan baru untuk mencegah terjadinya peralihan konsumen dari pengguna bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi ke subsidi.

Bahlil tidak memerinci aturan itu. “Kami sedang formulasikan aturannya,” kata Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (16/9).

Kelangkaan BBM baru-baru ini melanda wilayah Sulawesi Selatan. Antrean pembelian BBM bersubsidi maupun non-subsidi terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulsel. Kondisi ini disebut telah berlangsung selama sekitar dua bulan terakhir. 

“Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan,  saya menganjurkan agar saudara-saudara yang mampu tolong jangan gunakan BBM subsidi, itu kan hak masyarakat (yang lain),” Bahlil menambahkan.

Pertamina Patra Niaga mengatakan antrean di sejumlah SPBU terjadi seiring kenaikan permintaan yang cukup signifikan, terutama pada BBM subsidi, yang kemudian diperkuat oleh perubahan pola konsumsi dan pembelian masyarakat secara bersamaan.

Peningkatan kebutuhan BBM subsidi juga tecermin dari kebutuhan Solar JBT yang meningkat sekitar 10% - 15% pada periode Juni hingga Agustus. Kendati demikian, Bahlil menyebut saat ini kondisi stok pasokan BBM nasional dalam taraf aman. 

“Stok nasional RI dalam batas minimal, antara 18-20 hari. Kejadian antrean panjang di Sulawesi Selatan itu karena banyak faktor, salah satunya karena ada pihak-pihak (pelanggar),” ujarnya.

Pembelian Pertalite Melonjak

Kementerian ESDM sebelumnya mencatat terjadi peningkatan konsumsi Pertalite usai kenaikan pada harga BBM Nonsubsidi pada Juni 2025. Harga pertamax melonjak 32,11% menjadi Rp 12.300 sejak Juni 2026, sedangkan harga BBM nonsubsidi lainnya bahkan naik hingga lebih dari 50%.    

“Ada pergerakan angka Pertalite. Konsumsinya cukup melonjak setelah kenaikan harga BBM non-subsidi, baik itu Pertamax ataupun Pertamax Turbo,” ujar Kepala Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Kementerian ESDM Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR pada Agustus (26/8). 

Sebelum ada kenaikan harga, rerata penyaluran harian Pertalite sebesar 75.795 kilo liter (kl). Namun, setelah ada kenaikan harga Pertamax, konsumsi rerata harian Pertalite meningkat 9,19% menjadi 82.760 kl pada Juni. Konsumsi BBM subsidi ini pun kian melonjak menjadi 85.589 kl pada 1 Juli 2026.

“Kenaikan (kembali terjadi) pada 1-31 Juli 2026. Rerata konsumsi Pertalite naik 12,92% dari selisih konsumsi (normal),” ujarnya. 

Anas menyampaikan, kenaikan konsumsi ini disebabkan adanya disparitas harga yang semakin lebar antara Pertalite dengan BBM non-subsidi lainnya. “Jadi artinya kenaikan konsumsi pertalite yang rerata saat ini menjadi 84.368 kl ini memang shifting (perpindahan) dari yang semula konsumsi pertamax menjadi pertalite,” ucapnya. 

Tak hanya Pertalite, kenaikan konsumsi BBM juga terjadi pada Solar. Sebelum harga BBM non-subsidi naik, jumlah konsumsi Solar sebanyak 50.624 kl. 

Pasca-kenaikan harga, rerata konsumsi hariannya bertambah 58.271 kl atau naik 15,1% per Agustus. Ia mengatakan kenaikan Solar ini disebabkan adanya peningkatan kegiatan logistik ekspor impor, khususnya terjadi di Surabaya, Medan, Palembang, Riau, Pulau Kalimantan, dan Makassar. 

Selain itu, kenaikan konsumsi Solar didukung oleh naiknya kebutuhan sektor produktif, seperti perdagangan,  akomodasi dan makanan minuman, pertanian. “Ini mendorong kenaikan konsumsi minyak solar di samping sektor produksi lainnya,” katanya.