Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menyatakan Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura per hari ini.

Pengurangan ekspor tersebut berasal dari dua wilayah, yakni Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra sebanyak 16 BBTUD.

“Mulai besok (Sabtu 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD,” ujar Djoko saat ditemui di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (23/10) malam.

Dia menegaskan, pengurangan ekspor gas tersebut hanya berlaku untuk Singapura. Tidak ada negara lain yang terkena kebijakan serupa karena jalur pipa ekspor gas yang dimaksud memang terhubung ke Singapura.

"Enggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja," kata Djoko.

Kebijakan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, seusai mengikuti sidang kabinet pada Rabu (21/10), Bahlil menyampaikan rencana pemerintah untuk tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga.

Dalam pernyataannya, Bahlil juga menyinggung adanya negara tetangga yang memberikan pandangan miring terhadap Indonesia. Ia pun mengingatkan negara jiran tersebut agar berhati-hati.

“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” ujar Bahlil.

Selain mempertimbangkan penghentian atau pengurangan ekspor, pemerintah juga akan mengevaluasi kembali alokasi gas untuk memastikan kebutuhan dalam negeri dapat lebih optimal. Langkah tersebut berkaitan dengan rencana pengembangan industri hilirisasi petrokimia yang membutuhkan gas sebagai bahan baku.

Bahlil mengatakan, pemerintah tengah mendorong pengembangan industri hilirisasi petrokimia. Karena itu, kebijakan ekspor gas akan dikaji ulang agar pemanfaatannya dapat mendukung kebutuhan industri domestik.

Bahlil yang juga menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) menjelaskan, dari total produksi gas Indonesia, sekitar 30% saat ini dialokasikan untuk ekspor. Sementara 70% digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Komposisi tersebut, menurut Bahlil, akan menjadi bagian yang dievaluasi pemerintah dalam mengkaji kembali kebijakan ekspor gas Indonesia.

Kritik dari Singapura dan Malaysia soal Karhutla

Menteri Dalam Negeri Singapura, Kasiviswanathan Shanmugam, sebelumnya menyampaikan kritik atas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dia mengatakan, masyarakat Singapura sangat frustrasi dengan situasi kabut asap yang dinilai semakin memburuk. Shanmugam menyebut kabut asap berdampak serius terhadap kesehatan lansia, anak-anak di Singapura, terutama mereka yang memiliki penyakit tertentu.

Ia juga sempat menyampaikan rasa kecewa terhadap pernyataan seorang pejabat Indonesia yang mengatakan bahwa oksigen di Singapura berasal dari hutan Indonesia. "Terus terang, pernyataan seperti itu tidak tepat ketika seluruh kawasan ini menderita akibat ulah perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia," ujar Shanmugam, dikutip dari rilis pers yang disiarkan oleh Kemendagri Malaysia pada Senin (19/10).

Keluhan juga disuarakan oleh seorang anggota parlemen dari pihak oposisi di Malaysia, Kalam Salan, yang menyampaikan permohonan dalam bahasa Jawa. Dia mendesak Pemerintah Indonesia untuk menangani karhutla yang menyebabkan kabut asap di Malaysia.

Kalam mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan guna memadamkan kebakaran hutan, mencegah munculnya titik api baru, serta memastikan masalah ini tidak terus berulang setiap tahun.

"Kita menginginkan langit yang cerah dan udara yang bersih, agar masyarakat di kedua negara dapat hidup dengan sehat dan damai,” kata Kalam dalam sidang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran 2027 di Dewan Rakyat Malaysia, dikutip dari New Straits Times, Rabu (21/10).