Pemerintah Kaji Ulang B50, Ekspor Sawit dan Beban Subsidi Jadi Taruhan
Membuat ringkasan dengan AI Pemerintah tengah mengevaluasi penerapan mandatori biodiesel B50 pada 2027. Evaluasi ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan bahan baku yang dapat memengaruhi keberlanjutan industri sawit dan pemenuhan kebutuhan ekspor.
Penerapan B50 belakangan memunculkan kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan baku atau feedstock bagi industri sawit. Peningkatan kebutuhan biodiesel di dalam negeri berpotensi menyerap lebih banyak minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang selama ini juga menjadi komoditas ekspor.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat khusus untuk membahas mandatori biodiesel 2027 pada pekan depan.
"Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial," kata Eniya saat menjadi pembicara di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre, pada Kamis (12/11).
Peningkatan kebutuhan biodiesel domestik berpotensi menyerap lebih banyak CPO yang selama ini juga memasok pasar ekspor. Kendati demikian, Eniya mengklaim pemerintah telah mengamankan ketersediaan bahan baku yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mandatori biodiesel hingga tahun depan.
Ia mengatakan para pelaku industri tetap dapat menjalankan kegiatan ekspor secara normal. Eniya belum ingin terburu-buru menetapkan besaran mandatori biodiesel tahun depan.
Menurutnya, Kementerian ESDM masih mengkaji berbagai risiko, terutama terkait keseimbangan kebutuhan domestik, pasokan bahan baku, dan keberlanjutan industri sawit. "Saya masih punya waktu satu bulan," ujar Eniya.
Pemerintah telah menyalurkan biodiesel untuk campuran bahan bakar Biosolar sejumlah 13,84 juta kiloliter (kl) hingga November 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar 83% dari total alokasi biodiesel 16,75 juta kl tahun ini.
Eniya juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini hanya memberikan insentif biodiesel untuk sektor public service obligation (PSO). Padahal, permintaan biodiesel dari sektor non-PSO juga terus meningkat.
Di sisi lain, kalangan akademisi mengingatkan pemerintah agar menyiapkan instrumen mitigasi sebelum menerapkan mandatori B50. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan pemerintah perlu memperhitungkan dampak kebijakan tersebut terhadap keuangan negara dan neraca perdagangan, terutama akibat potensi penurunan ekspor CPO dan peningkatan kebutuhan insentif biodiesel.
Hidayat mencatat hasil simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030 menunjukkan bahwa penerapan mandatori B50 secara kaku (fixed mandate) dapat menghindari impor solar hingga 46,82 juta kl
Namun, Hidayat menilai kebijakan tersebut juga membawa dua konsekuensi ekonomi. Pertama, peningkatan penyerapan CPO untuk kebutuhan domestik berpotensi mengurangi volume ekspor sawit. Kedua, pemerintah harus menanggung beban insentif selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar yang semakin besar melalui skema PSO.
"Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030. Sementara itu, dana pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif sehingga berisiko memicu defisit pendanaan," kata Hidayat.
Hidayat mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel secara adaptif dengan menetapkan batas pengaman fiskal dan pasokan bahan baku. Langkah ini disebut dapat menyesuaikan tingkat bauran biodiesel dengan perubahan harga pasar negara.
Insentif B50 Bisa Membengkak
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), mencatat penurunan harga minyak mentah dunia berpotensi memperbesar beban pembiayaan program mandatori biodiesel B50 di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena penurunan harga minyak mentah justru memperlebar selisih harga solar dan biodiesel berbasis minyak sawit. Ekonom
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Muhammad Riefky Hasan, memperkirakan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perlu menanggung subsidi biodiesel yang lebih besar apabila harga minyak mentah terus melemah pada 2027.
Kebutuhan insentif biodiesel yang ditanggung BPDP diperkirakan berada di kisaran Rp12,7 triliun hingga Rp47,2 triliun, dengan asumsi kurs Rp18.154 per dolar AS. Angka tersebut berasal dari simulasi kebutuhan insentif sebesar US$700 juta hingga US$2,6 miliar, bergantung pada skenario harga minyak mentah Brent di kisaran US$100 hingga US$70 per barel. Dana tersebut digunakan untuk menutup selisih apabila harga indeks pasar (HIP) biodiesel lebih tinggi daripada harga indeks pasar solar.
"Harga referensi biodiesel mengikuti harga CPO, bukan minyak mentah. Sementara itu, volumenya telah ditetapkan berdasarkan mandat pemerintah, sehingga BPDP harus membayar selisih antara harga biodiesel dan solar dikalikan dengan volume yang disalurkan,” kata Riefky saat menjadi pembicara IPOC 2026.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
