Implementasi PLTS-Baterai Berpotensi Pangkas Biaya Listrik Diesel Rp 14 Triliun
Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi sistem penyimpanan baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) berpotensi menghemat biaya pembangkitan. Nilai penghematannya ditaksir mencapai hingga Rp 14 triliun per tahun.
Potensi penghematan tersebut berasal dari pemangkasan biaya pembangkitan diesel di sistem kelistrikan yang mencapai sekitar Rp 58 triliun per tahun. Sistem tersebut menghasilkan listrik sekitar 7,8 terawatt-hour (TWh) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
IESR memaparkan data tersebut dalam laporan Indonesia Solar Energy Outlook 2027. Temuan biaya Rp 58 triliun itu sendiri mengutip data PLN pada 2026 mengenai besarnya biaya pembangkitan diesel di sejumlah sistem kelistrikan yang belum terhubung dengan jaringan utama.
PLTS yang dilengkapi fasilitas penyimpanan energi selama tiga jam memiliki biaya pokok pembangkitan listrik atau Levelized Cost of Electricity (LCOE) sekitar Rp 2.800–3.300 per kWh. "Penggantian pembangkit listrik berbahan bakar diesel dalam skala besar dapat menghasilkan penghematan biaya langsung hingga Rp 14 triliun per tahun,” tulis IESR dalam laporannya, dikutip pada Kamis (19/11).
Lembaga itu menilai penggunaan PLTS yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan baterai dapat menjadi alternatif untuk menggantikan pembangkit diesel. Teknologi tersebut dapat diterapkan terutama di wilayah yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama atau memiliki jaringan dengan kapasitas terbatas.
“Mengganti pembangkit diesel di wilayah yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama dan wilayah dengan jaringan terbatas menggunakan PLTS yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai menawarkan alternatif ekonomi dan operasional yang signifikan,” tulis IESR.
Menurut IESR, ketergantungan terhadap PLTD menjadi salah satu penyebab tingginya biaya penyediaan listrik di luar Pulau Jawa. Kondisi geografis yang tersebar membuat PLN harus mengoperasikan pembangkit diesel berskala lokal untuk melayani permukiman di pulau-pulau kecil dan wilayah dengan jaringan listrik terbatas.
Biaya distribusi bahan bakar ke wilayah terpencil turut meningkatkan beban operasional pembangkit. IESR mencatat harga pasokan diesel di sejumlah wilayah tersebut berkisar Rp 11 ribu hingga Rp 30 ribu per liter.
IESR juga menyoroti kesenjangan biaya penyediaan listrik antara Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia. Laporan tersebut mencatat biaya pokok penyediaan (BPP) listrik di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan acuan di Jawa.
Selisih BPP listrik di Sumatra mencapai Rp 200 per kilowatt-hour (kWh), Sulawesi Rp 900 per kWh, Maluku Rp 1.213 per kWh, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1.300 per kWh. Sementara itu, Kalimantan mencatat selisih BPP listrik sebesar Rp 1.605 per kWh dibandingkan Jawa. Selisihnya menjadi lebih tinggi lagi di Papua yang mencapai Rp 1.800 per kWh.
IESR mengaitkan tingginya biaya pembangkitan di wilayah tersebut dengan ketergantungan terhadap pembangkit diesel lokal. Sistem kelistrikan di sejumlah wilayah luar Jawa juga masih mengandalkan jaringan terisolasi dan terbatas, sehingga PLN menghadapi tantangan dalam menyediakan pasokan listrik secara efisien.
IESR berpendapat penggunaan PLTS yang terintegrasi dengan baterai dapat menjadi alternatif untuk menggantikan pembangkit diesel, terutama di wilayah yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama maupun di daerah dengan jaringan terbatas.
IESR juga menilai bahwa penurunan biaya teknologi modul surya dan baterai dapat memperkuat daya saing PLTS sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah terpencil. Kombinasi PLTS dan baterai memungkinkan sistem kelistrikan setempat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar diesel yang membutuhkan biaya distribusi tinggi.
“Penggantian pembangkit listrik berbahan bakar diesel dapat mengurangi impor bahan bakar dan menekan biaya penyediaan listrik, terutama di pulau-pulau terpencil,” tulis IESR.